Anggota DPR Minta Pidana Perbuatan Cabul Oleh LGBT Diperjelas di Memori Penjelasan KUHP

25-05-2022 / KOMISI III

Anggota Komisi III DPR RI Hinca Pandjaitan saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI terkait RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan yang digelar di Ruang Rapat Komisi III, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (25/5/2022). Foto: Jaka/Man

 

Anggota Komisi III DPR RI Hinca Pandjaitan meminta Kementerian Hukum dan HAM terkait pengaturan tentang hukum pidana khususnya bagi perbuatan cabul yang dilakukan oleh sesama jenis’ atau kerap dikenal dengan istilah ‘LGBT’ sebagaimana tertuang dalam naskah Pasal 469 RUU KUHP juga dapat dijelaskan secara eksplisit pada 'Memorie van Toelichting' (Memori Penjelasan). Mengingat, dibutuhkan penjelasan yang dapat dipahami oleh masyarakat awam pada umumnya demi menghindari kesalahpahaman di publik.

 

Demikian disampaikan Hinca saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa dengan Tim Pemerintah yang diwakili Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej beserta jajaran dalam pembahasan terkait RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan yang digelar di Ruang Rapat Komisi III, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (25/5/2022).

 

“Beberapa hari ini di publik ramai pembahasan tentang LGBT. Meski pidana LGBT dalam naskah RUU KUHP secara lengkap sudah diatur di dalam pasal 469, tapi bukan dengan istilah nama LGBT. Hal ini menjadi concern, apakah nanti di  Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) itu bisa ada penjelasannya. Sehingga masyarakat dapat memahaminya secara lengkap. Jadi saya memohon sekali lagi penjelasan Wamenkumham dan tim apakah hal ini sudah benar-benar clear di publik,” ujar Politisi fraksi Partai Demokrat tersebut.

 

Sementara itu, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej menjelaskan dalam Pasal 469 RUU KUHP diatur hukum pidana bagi perbuatan cabul yang dilakukan oleh sesama jenis maupun berbeda jenis kelamin. Ia menjelaskan hukum dalam RUU KUHP netral terhadap gender. "Tetapi ada beberapa rumusan misalnya hukum pidana bagi perbuatan cabul di situ sudah ada. Misalnya, perbuatan cabul itu baik terhadap lawan jenis maupun terhadap sejenis. Tapi kita tidak menyebutkan secara eksplisit," tutur Wakil Menteri Hukum dan HAM. (pun/aha)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi III Rencana Gelar Rapat Bahas Peluang Pemanfaatan Ganja Secara Terbatas Untuk Medis
29-06-2022 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil mengungkapkan Komisi III berencana akan mengundang para pakar ilmu pengetahuan dan pakar medis...
Komisi III Resmi Pilih Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc MA
29-06-2022 / KOMISI III
Komisi III DPR RI secara resmi menyetujui 2 calon hakim agung dan 2 calon hakim ad hoc Tipikor pada Mahkamah...
Calon Hakim MA Paparkan Makalah dalam Uji Kelayakan di DPR
28-06-2022 / KOMISI III
Komisi III DPR RI menggelar sesi Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Calon Hakim Agung dan Hakim Ad...
Komisi III Mulai Gelar Uji Kelayakan Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc
28-06-2022 / KOMISI III
Komisi III DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh mulai menggelar pelaksanaan uji kelayakanfit and...