Penunjukan TNI-Polri Aktif Sebagai Penjabat Kada Tak Perlu Diperdebatkan

27-05-2022 /

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Gedung DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Rabu kemarin (25/5/2022). Foto: Yoga/Man

 

Penunjukan TNI/Polri aktif sebagai penjabat Kepala Daerah (Kada) tidak perlu diperdebatkan. Salah satu penunjukan yang menjadi sorotan terhadap Kepala BIN Daerah (Kabinda) Sulawesi Tengah Brigjen TNI Andi Chandra As'aduddin yang menjadi Penjabat Bupati. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai hal itu tak bermasalah sebab yang bersangkutan masih berdinas aktif.

 

"Saya pikir kebijakan itu Kepala BIN juga kan memang masih berdinas aktif kan, jadi saya pikir itu kebijakan yang tidak perlu diperdebatkan, demikian," kata Dasco kepada media di Gedung DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Rabu kemarin (25/5/2022).

 

Penunjukkan terhadap Kabinda Sulteng malah menurutnya menjadi salah satu contoh kalau pejabat aktif bisa ditunjuk sebagai Pj kepala daerah. "Saya rasa banyak ada beberapa yang masih aktif juga menjadi pejabat atau pelaksana tugas kepala daerah, contohnya Banten misalnya Sekretaris Daerah menjadi PLT kepala daerah," beber Dasco.

 

Kendati demikian, Politisi fraksi Partai Gerindra itu menyatakan, nantinya penunjukkan tersebut akan menjadi pembahasan di DPR RI. Namun, ia mengungkapkan hal tersebut seharusnya tidak menjadi perdebatan, sebab ada beberapa contoh pejabat yang masih aktif dipilih sebagai Pj kepala daerah.

 

"Nanti kita minta Komisi teknis untuk mengkaji terlebih dahulu tapi kalau tadi debatnya adalah pejabat aktif itu boleh dan tidaknya masih banyak contohnya yang masih aktif untuk menjabat," tukas Dasco.                                                                                                                      

Sebelumnya Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Sulawesi Tengah (Sulteng), Brigjen TNI Andi Chandra As'aduddin, akan dilantik menjadi Penjabat Bupati Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku.

 

Sebelumnya dikabarkan, Jubir Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono mengatakan, bila merujuk pada putusan MK, sepanjang seorang anggota TNI atau Polri menjabat sebagai pimpinan tinggi madya atau pimpinan tinggi pratama di kementerian/lembaga, maka ia dapat diangkat sebagai penjabat (Pj) kepala daerah.

 

"Yang ditegaskan dari putusan Mahkamah, sepanjang seseorang itu sedang menjabat sebagai pimpinan tinggi madya atau pratama, sebetulnya yang bersangkutan dapat diangkat sebagai penjabat kepala daerah," ujar Fajar. (rdn/aha)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Sufmi Dasco Minta Komnas HAM Bekerja Sesuai Ketentuan Tangani Kasus Wafat Brigadir J
31-07-2022 /
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengingatkan Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) agar bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan...
Terima Audiensi PPTII dan ABPEDNAS, Sufmi Dasco Minta Komisi Terkait Tindaklanjuti Persoalan
28-07-2022 /
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima audiensi dari kelompok-kelompok masyarakat di di ruang rapat pimpinan, Gedung Nusantara III,...
ACT Diduga Gelapkan Dana Umat, Sufmi Dasco Minta Polri Usut Tuntas
06-07-2022 /
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menanggapi tentangkasus dugaan penyelewengan dana donasi yang dilakukan lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap...
Pimpinan DPR Ucapkan Duka Cita Mendalam Atas Wafatnya Menpan-RB
01-07-2022 /
Wakil Ketua DPR RI Kordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan rasa dukanya yang mendalam atas wafatnya...