Ada 12 Ribu Sertifikat Tanah Milik Masyarakat Sumut Diberikan ke Penerima Fiktif

03-06-2022 / KOMISI II

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang saat menghadiri rapat kerja Komisi II DPR dengan Menteri ATR/BPN, Senayan, Jakarta, Kamis kemarin (2/6/2022). Foto : Geraldi/mr

 

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menyampaikan bahwa terdapat dugaan 12 ribu sertifikat milik masyarakat hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Sumatera Utara yang disalurkan kepada penerima fiktif. Oleh karena itu ia meminta Kementerian Agraria Tata Ruang (ATR)/BPN untuk mencermati kasus tersebut. 

 

"Terkait PTSL yang muncul ke permukaan sepertinya baik-baik saja, saya melaporkan kepada Saudara Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil bahwa di Desa Lama, Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumut, ada dugaan sebanyak 12 ribu sertifikat tanah PTSL disalurkan kepada penerima fiktif atau orang tidak berhak," ujar Junimart dalam rapat kerja Komisi II DPR dengan Menteri ATR/BPN, Senayan, Jakarta, Kamis kemarin (2/6/2022).

 

Sementara itu masyarakat yang betul-betul mendaftar untuk 12 ribu PTSL itu hingga kini malah belum pernah menerima sertifikat. Bahkan, mereka sudah bolak balik ke Kantor BPN (Sumut), tapi tidak mendapatkan jawaban yang jelas mengenai itu. Sampai sekarang, masyarakat masih menuntut sertifikat mereka

 

Politisi fraksi PDI-Perjuangan itu menjelaskan saat ini kasus tersebut tengah diselidiki Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Bahkan saat ini BPKP tengah melakukan audit implementasi. "Infonya BPKP sudah mengeluarkan surat tugas untuk melakukan audit implementasi atas 12 ribu sertifikat PTSL ini, termasuk di beberapa kantor pertanahan. Menurut BPKP, ada laporan masuk kepada mereka terkait ini," ucapnya. 

 

Saat ini, kata Junimart, 12 ribu warga yang menjadi korban atas penyelewengan sertifikat tanah dari program PTSL pada tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020 itu masih menuntut keberadaan sertifikat yang mereka daftarkan. Akan tetapi, katanya, mereka tidak kunjung mendapatkan kepastian mengenai sertifikat tanahnya dari pihak yang berada di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara.

 

Oleh karena itu, Junimart meminta Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil untuk mencermati masalah tersebut dan dapat merealisasikan penyaluran 12 ribu sertifikat PTSL kepada warga yang menjadi korban. "Tolong dicermati masalah PTSL ini Pak Menteri. Kasihan masyarakatnya. (Mereka) Sudah ikut program mulai tahun 2017, tapi yang menerima justru yang tidak ikut program. Mafia pertanahan masih marak sampai saat ini," pungkasnya. (ayu/aha) 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Apresiasi Kenaikan Honor Petugas Badan Ad Hoc Pemilu dan Pilkada 2024
11-08-2022 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengapresiasi kebijakan pemerintah yang menaikkan honor petugas Badan Ad hoc penyelenggara Pemilu dan...
Legislator Berharap Kepala Desa Ikut Dukung Percepatan Program PTSL
08-08-2022 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Agung Widyantoro berharap seluruh Kepala desa dan Pemerintah Kabupaten/Kota ikut mendukung percepatan program Pendaftaran Tanah...
Legislator Minta Kemenkeu Segera Cairkan Anggaran KPU untuk Jalankan Tahapan Pemilu
02-08-2022 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus minta Kementerian Keuangan (kemenkeu) segera cairkan anggaran yang dibutuhkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk...
Anggota Komisi II Ingatkan ASN Untuk Tidak Terlibat Politik Praktis
01-08-2022 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Cornelis mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya di Kalimantan Barat yang notabene merupakan daerah pemilihan...