Hafizs Thohir: Politik Anggaran yang Bijak Penting untuk Peningkatan Pendidikan

03-06-2022 / B.K.S.A.P.

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Achmad Hafisz Tohir saat menghadiri agenda BKSAP SDG's Day di Kota Malang, Jawa Timur, Kamis (3/6/2022). Foto : Bianca/mr

 

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Achmad Hafisz Tohir menekankan bahwa politik anggaran yang bijak penting untuk meningkatkan pendidikan bangsa yang lebih kuat. Menurutnya anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini masih belum mencerminkan pendidikan yang sesungguhnya di Indonesia. 

 

“Karena 20 persen itu masih terserap oleh litbang-litbang (penelitian dan pengembangan) dan R&D (research and development) di beberapa kementerian yang ada di Indonesia seperti PU (Kementerian PUPR), Kemendikbud Ristek, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, mereka semua mempunyai litbang. Coba kalau ini kita persatukan untuk semua, mencerdaskan kehidupan bangsa ini akan lebih kuat lagi,” kata Hafisz usai mengikuti agenda BKSAP SDG's Day di Kota Malang, Jawa Timur, Kamis (3/6/2022). 

 

Untuk itu, Hafisz menambahkan, jika ingin benar-benar meningkatkan pendidika  dalam negeri, maka anggaran pendidikan 20 persen dari APBN tersebut harus betul-betul dialokasikan bagi pendidikan, dan tidak diserap untuk hal lain. "Artinya tidak hanya cukup 20 persen itu untuk mengcover semuanya. Jadi kalau mau betul-betul mencerdaskan kehidupan bangsa, 20 persen itu betul-betul untuk pendidikan, bukan untuk yang lain-lain, departemen yang lain-lain lagi," jelas legislator dapil Sumatera Selatan I ini. 

 

Terkait pendidikan di masa pandemi, Hafisz mengatakan dengan anggaran Covid-19 sebesar Rp1.000 triliun, anggaran tersebut mestinya juga mengarah kepada daerah-daerah yang rentan terhadap kegagalan pendidikan, misalnya daerah terpencil dan daerah-daerah dengan jaringan internet yang rendah. "Jangan sampai nanti kita secara konvensi ikut kepada peraturan WHO mengenai Covid tetapi tidak berjalan, karena mereka tidak bisa melakukan sekolah-sekolah melalui Zoom (virtual) karena tidak ada internet. Ini kan yang saya katakan tadi bahwa bahwa ketika persoalan itu ada maka pemimpin harus hadir di daerah tersebut," imbuhnya.

 

Terlebih, lanjut politisi PAN tersebut, Indonesia diperkirakan akan mengalami puncak bonus demografi pada 2030 mendatanf. Oleh sebab itu, sumber daya manusia yang ada harus dibekali dengan pendidikan. "Kalau kita betul-betul ingin rakyat Indonesia ini mengenal teknologi, kuat di perekonomiannya dan juga mampu berdiri sendiri di atas kaki dan tangannya, maka mau tidak mau sumber daya manusia yang katakanlah kita mendapatkan bonus demokrasi ini harus diberi senjata, apa itu senjatanya pendidikan," tegas Hafisz. (bia/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPR dan LSPR Jepang akan Rancang Kerja Sama Tangani Mental Disorders
03-02-2023 / B.K.S.A.P.
Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera menerima tamu delegasi Jepang dari LSPR Institute of Communication and Business. Dalam...
DPR Dorong Diplomasi Parlemen untuk Mewujudkan Stabilitas di ASEAN
01-02-2023 / B.K.S.A.P.
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menjelaskan pentingnya diplomasi parlemen guna mewujudkan stabilitas di kawasan...
Dewi Coryati: Parlemen Indonesia Dukung Keterwakilan Perempuan dalam Proses Perdamaian
01-02-2023 / B.K.S.A.P.
Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Dewi Coryati menegaskan, parlemen Indonesia mendukung partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam...
Gilang Dhielafararez Kecam Kunjungan Menteri Israel di Kompleks Al-Aqsa
31-01-2023 / B.K.S.A.P.
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Gilang Dhielafararez mengecam kunjungan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir...