Saadiah Uluputty Pertanyakan Komitmen KKP Wujudkan Maluku Lumbung Ikan Nasional

07-06-2022 / KOMISI IV

Anggota Komisi IV DPR RI Saadiah Uluputty. Foto : Arief/mr

 

Anggota Komisi IV DPR RI Saadiah Uluputty mempertanyakan komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mewujudkan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (MLIN). Pasalnya, hingga kini, program kerja MLIN masuk dalam Usulan Penambahan Anggaran tahun 2023, bukan dalam Alokasi Anggaran Belanja KKP tahun 2023. Dirinya khawatir, MLIN hanya menjadi sekadar janji belaka.

 

“Ini kan janji Presiden (Joko Widodo) tahun 2016, saat berkunjung ke Maluku. Jika dilihat dari urgensi ini, maka apakah benar dimasukan ke dalam anggaran tambahan? Saya mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya Maluku disepelekan,” ungkap Saadiah saat ditemui Parlementaria di sela-sela Rapat Dengar Pendapat dengan jajaran Eselon I KKP di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (7/6/2022).

 

Membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI itu menjelaskan, jika MLIN dimasukan ke dalam usulan penambahan anggaran, maka menandakan MLIN hanya bersifat usulan saja, bukan program kerja prioritas utama KKP. Sehingga, MLIN rentan terhadap pemotongan anggaran.  

 

Padahal, terang Saadiah, Maluku telah memberikan kontribusi dengan menyumbangkan 4,66 juta ton per tahun di sektor perikanan tangkap. Angka tersebut merepresentasikan 37 persen dari total 12,5 juta potensi perikanan di Indonesia. Tentunya, kontribusi ini tidak boleh dinafikan oleh KKP. “Saya sampaikan, saya akan walk out apabila MLIN kemudian tidak masuk anggaran untuk Maluku ke dalam anggaran murni KKP,” tegasnya.

 

Oleh karena itu, ia berharap KKP mendukung mewujudkan janji Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tersebut. Setidaknya, KKP berupaya mengintegrasikan sektor hilir berupa pengembangan industri dengan sektor hulu. Tidak hanya itu, dirinya mendorong pembangunan Ambon New Port. Pembangunan pelabuhan ini dinilai krusial sebagai bagian dari MLIN.

 

“Jadi MLIN ini wajib diakomodir, wajib dijaga, wajib dimasukan (ke dalam alokasi Anggaran Belanja KKP tahun 2023). Dan, KKP itu wajib mengamankan apa yang disampaikan oleh presiden,” pungkas legislator daerah pemilihan (dapil) Maluku tersebut. (ts/sf)



  • SHARES
BERITA TERKAIT
Terima Dubes Australia, Komisi IV Bahas Bantuan Australia untuk Penanganan PMK
18-08-2022 / KOMISI IV
Komisi IV DPR RI menerima kunjungan Duta Besar Australia untuk Indonesia Penny Williams PSM. Kunjungan ini membahas mengenai bantuan yang...
Soroti Swasembada Beras, Hermanto Harap Pemerintah Indonesia Bangun Kedaulatan Pangan
17-08-2022 / KOMISI IV
Menanggapi Pidato Kenegaraan Presiden RI Joko Widodo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, Anggota Komisi...
Apresiasi Penghargaan Swasembada Beras, Komisi IV Dorong Pemerintah Indonesia Fokus Bangun Ketahanan Pangan
16-08-2022 / KOMISI IV
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI G. Budisatrio Djiwandono mengapresiasi prestasi Pemerintah Indonesia yang memperoleh penghargaan dari International Rice Research...
Raih Swasembada Beras, Komisi IV Harap Indonesia Makin Tangguh Hadapi Krisis Pangan
16-08-2022 / KOMISI IV
Menanggapi Pidato Kenegaraan Presiden RI Joko Widodo dalam Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Wakil Ketua Komisi IV DPR...