Komisi VI Setuju Penambahan Pagu Anggaran 2023 Kementerian Inventasi

10-06-2022 / KOMISI VI

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung Rapat Kerja Komisi VI dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Jumat (10/6/2022). Foto: Oji/nvl

 

Komisi VI DPR RI menyetujui pagu indikatif tahun 2023 dan usulan tambahan anggaran 2023 Kementerian Investasi/Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung mengatakan, sehingga total Pagu Anggaran Tahun 2023 Kementerian Investasi/BKPM menjadi Rp1.886.609.869.000.

 

“Komisi VI DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2023 sebesar Rp1.240.593.724.000 yang akan dialokasikan untuk mendanai program prioritas dalam meningkatkan investasi pada tahun 2023, setuju Pak Menteri?” ucap Martin membacakan kesimpulan Rapat Kerja Komisi VI dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Jumat (10/6/2022).

 

Usulan tambahan anggaran sebesar Rp1.240.593.724.000 akan dialokasikan dengan rincian, Program dukungan manajemen sebesar Rp210.609.474.000 dan program penanaman modal sebesar Rp1.029.984.250.000. Kemudian, Komisi VI DPR RI juga menyetujui Pagu Indikatif Kementerian Investasi/BKPM tahun 2023 sebesar Rp646.016.145.000.

 

“Dana ini akan dialokasikan dalam program dukungan manajemen sebesar Rp314.284.750.000 dan program penanaman modal sebesar Rp331.731.395.000,” tutur Martin. Sehingga, total pagu anggaran tahun 2023 Kementerian Investasi/BKPM menjadi Rp1.886.609.869.000. Anggaran ini akan dibagi untuk dialokasikan dengan rincian program dukungan manajemen sebesar Rp524.894.224.000 dan program penanaman modal sebesar Rp1.361.715.645.000.

 

Di sisi lain, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia meminta bantuan Komisi VI DPR RI untuk melakukan sosialisasi mengenai program-program yang terkait regulasi-regulasi. “Kami memohon bantuan bapak-ibu untuk menjelaskan tentang apa yang menjadi arah kebijakan negara lewat Kementerian Investasi di masing-masing dapil bapak ibu, sebagai bentuk tanggung jawab moralitas, yuridis, dan faktual dalam konteks mewujudkan apa yang menjadi cita-cita negara,” pungkasnya. (gal/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi VI Minta BUMN Karya Kejar Target Pembangunan Jalan Tol Sumatera
10-08-2022 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima meminta jajaran perusahaan BUMN Karya (Hutama Karya dan Adhi Karya) agar menjelaskan...
DPR Soroti Produktivitas Pupuk di Aceh yang Terkendala Ketersediaan Gas
10-08-2022 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima menyoroti ketersediaan gas sebagai bahan bakar utama mesin produksi pupuk yang digunakan...
Mufti Anam Soroti Ketersediaan Tiket Pesawat yang Didominasi Maskapai Swasta
10-08-2022 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Aimah Nurul Anam menyoroti mahalnya harga dan minimnya ketersediaan tiket penerbangan dari maskapai BUMN,...
Komisi VI Minta PTPN I 'Empowering Asset' agar Produktivitas Sawit Meningkat
10-08-2022 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima meminta BUMN Holding Perkebunan Nusantara (PTPN), dapat melakukan empowering asset untuk lebih...