Komisi III Dukung Pengadaan Kapal Cepat di Wilayah Perbatasan

11-06-2022 / KOMISI III

Anggota Komisi III DPR RI Supriansa saat kunjungan kerja spesifik ke Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Jumat (10/6/2022). Foto: Bianca/nvl

 

Guna mewujudkan negara yang aman, damai, dan sejahtera, dibutuhkan upaya penciptaan stabilitas keamanan dan ketertiban di masyarakat melalui sistem penegakan hukum dan sistem peradilan yang berkeadilan, berkepastian hukum, dan berkemanfaatan. Komisi III DPR RI memberi perhatian serius kepada komitmen dan rencana pemerintah dalam mengatasi persoalan atau dinamika yang timbul dalam kegiatan masyarakat. 

 

Dalam kunjungan kerja spesifik ke Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Jumat (10/6/2022), Komisi III DPR RI mendapati dari Kapolda Kepri terkait berbagai hal yang masih menjadi kendala dalam penegakan hukum, utamanya karena Kepri berbatasan langsung dengan beberapa negara. Sehingga merupakan wilayah perbatasan yang memerlukan pengamanan yang lebih dari wilayah lain.

 

Merespon hal tersebut, Anggota Komisi III DPR RI Supriansa mengatakan, Komisi III akan memberikan dukungan dengan mengusulkan pengadaan kapal tipe B yang dibutuhkan untuk pengamanan di wilayah perairan Indonesia, khususnya wilayah perbatasan dengan negara tetangga. Supriansa menambahkan, Komisi III DPR RI sendiri telah mengusulkan pengadaan kapal tersebut dalam rapat kerja bersama Kapolri Jenderal (Polisi) Listyo Sigit Prabowo.

 

 "Waktu rapat kerja dengan Kapolri, supaya Kapolri memperhatikan daerah-daerah perbatasan yang berbatasan langsung dengan negara lain apalagi yang rawan dan rentan menjadi perlintasan dugaan peredaran gelap narkoba. Indonesia berbatasan langsung dengan Singapura dengan Malaysia dan negara lain, olehnya itu kedua daerah atau kedua negara ini yang menjadi titik perhatian khusus kita di Komisi III bahwa kepolisian di Kepri ini berikan apa yang menjadi kebutuhannya menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, seperti penyelundupan lewat laut, ya berikan kapal yang super cepat," jelas Supriansa kepada Parlementaria

 

Selain dukungan tersebut, Supriansa menekankan kepada jajaran Polda Kepri untuk terus membangun komunikasi yang baik dengan nelayan-nelayan sekitar. "Karena ada ratusan pelabuhan di sini yang beroperasi, ada pelabuhan  besar ada pelabuhan kecil ini yang menjadi perhatian kita. Olehnya itu kita support lagi aparat keamanan kita untuk bagaimana memanfaatkan, melakukan komunikasi dengan nelayan-nelayan yang ada di sekitar antara Singapura, antara Malaysia dengan Indonesia," imbuh politisi Partai Golkar tersebut. 

 

Selain itu, terkait penyelundupan narkoba yang rentan terjadi di daerah perbatasan,  legislator daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Selatan II ini mengingatkan kepolisian untuk mewaspadai hal tersebut. Utamanya dengan adanya metode-metode baru seperti dengan menggunakan drone. 

 

"Drone yang dibuat itu ada, misalnya dikendalikan dari Malaysia atau Singapura daratan sana, diangkat, tetapi nilainya sekarang ini hanya kira-kira sampai 10 atau 20 kilo misalnya, diterbangkan ke tengah laut, di laut sana sudah bekerjasama dengan nelayan-nelayan, dipungut itu diseberangkan ke sini dengan menggunakan pelabuhan-pelabuhan nelayan tadi. Ini semua yang menjadi perhatian kita supaya kepolisian ini kalau ada dugaan-dugaan yang yang seperti itu tembak saja, jangan sampai apa namanya narkoba-narkoba yang akan di-drop itu bisa berhasil, itu adalah bagian-bagian yang menjadi perhatian khusus buat kita," tegasnya.

 

Sebelumnya Kapolda Kepri Irjen Pol. Aris Budiman dalam paparannya menyebut beberapa kendala yang dihadapi Polda Kepri di antaranya adalah banyaknya pelabuhan-pelabuhan tikus yang tidak resmi yang berpotensi dijadikan tempat keluar masuknya orang dan barang secara ilegal, letak Kepri yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura yang rentan dengan adanya kejahatan transnasional wilayah perairan. (bia/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Demo Kenaikan Tarif TN Komodo, Benny K Harman Imbau Aparat Tidak Hadapi Dengan Kekerasan
03-08-2022 / KOMISI III
Unjuk rasa menentang kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo (TNK) masih terjadi. Kali ini demonstrasi dilakukan oleh warga asli Pulau...
Komisi III Apresiasi Pengamanan Pertamina Grand Prix of Indonesia MotoGP di Mandalika
22-07-2022 / KOMISI III
[Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto saat memimpin saat mengikuti rapat kerja Tim Kunker Reses Komisi III DPR RI...
Habiburokhman Minta Polda NTB Lebih Bijak Tangani Sengketa Lahan Mandalika
22-07-2022 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta agar Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Barat lebih bijak dalam menangani sengketa lahan...
UU PAS dan RUU Narkotika Jadi Solusi Kelebihan Kapasitas di LapasĀ 
21-07-2022 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan mengatakan, Undang-undang tentang Pemasyarakatan (PAS) yang baru disahkan dan Revisi UU Narkotika menjadi solusi...