Komisi XI Setujui Tambahan Anggaran Bappenas Sebesar Rp400 Miliar Tahun 2023

13-06-2022 / KOMISI XI

Ketua Komisi XI DPR RI Kahar Muzakir dalam Rapat Kerja dengan Menteri PPN/Bappenas RI di Gedung DPR, Jakarta, Senin (13/6/2022). Foto: Munchen/Man

 

Komisi XI DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran pagu indikatif Kementerian PPN/Bappenas sebesar Rp400 miliar dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2023 yang diarahkan untuk mempercepat capaian RPJMN.

 

“Komisi XI DPR RI menyetujui Pagu Indikatif Kementerian PPN/Bappenas dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2023 setelah penyesuaian sebesar Rp1.892 miliar,” kata Ketua Komisi XI DPR RI Kahar Muzakir dalam Rapat Kerja dengan Menteri PPN/Bappenas RI di Gedung DPR, Jakarta, Senin (13/6/2022).

 

Penambahan anggaran 2023 tersebut akan digunakan untuk program perencanaan pembangunan nasional dengan pagu indikatif menjadi Rp1.144 miliar dari yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp761 miliar dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2022. Sedangkan pagu indikatif 2023 untuk program dukungan manajemen tidak bertambah dari ketetapan sebelumnya yang berjumlah Rp731 miliar.

 

Selain itu, Muzakir meminta Kementerian PPN/Bappenas untuk memastikan arah kebijakan program Pemerintah Pusat pada 2023 di setiap Kementerian/Lembaga sejalan dengan reformasi struktural pada kualitas Sumber Daya Manusia, pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, revitalisasi industri dan pembangunan ekonomi hijau.

 

Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa dalam raker tersebut menyampaikan usulan tambahan anggaran tahun 2023 itu akan digunakan untuk transformasi perubahan Kementerian PPN/Bappenas melalui penguatan peran clearing house untuk memastikan keselarasan antara kegiatan yang dilaksanakan  Kementerian/Lembaga/Daerah dengan sasaran yang ditetapkan secara nasional. Kemudian penyelesaian pelaksanaan penugasan khusus/unggulan dalam menjalankan peran enabler.

 

“Dari yang semula Rp1.492 miliar menjadi Rp1.892 miliar untuk program perencanaan pembangunan dengan rincian kegiatan usulan tambahan yang beragam seperti Peta Jalan Transformasi Ekonomi Indonesia dan lainnya,” ujar Suharso. (tn/aha)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi XI Minta Alokasi Dana Sawit untuk 'Replanting' Harus Diperbesar
05-02-2023 / KOMISI XI
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie OFP memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) Komisi XI DPR RI di Pontianak,...
Komisi XI Ingatkan LPDP Ada Potensi Defisit Anggaran 2023 Sebesar Rp 2 Triliun
03-02-2023 / KOMISI XI
Komisi XI DPR RI mengingatkan LPDP bahwa terdapat potensi defisit di proyeksi anggaran pendapat dan belanja tahun 2023. Besaran defisit...
UU Harmonisasi Peraturan Pajak Berhasil Menggenjot Penerimaan Negara
03-02-2023 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin menilai Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang telah disahkan DPR RI beberapa...
Komisi XI Apresiasi Peningkatan Realisasi Penerimaan Pajak serta Bea Cukai Kalimantan Timur
02-02-2023 / KOMISI XI
Realisasi penerimaan pajak dan bea cukai di Kalimantan Timur sepanjang tahun 2022 mengalami pertumbuhan yang tinggi. Oleh karena capaian itu,...