Pemerintah Diminta Hitung Ulang Anggaran IKN

14-06-2022 / KOMISI XI

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati. Foto: Andri

 

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti masalah Ibu Kota Nusantara (IKN) yang perkembangan capaian tahun 2022 hanya berupa lahirnya 1 Undang-undang, 1 Peraturan Pemerintah dan 4 Peraturan Presiden. Menurutnya, pemerintah perlu mengkalkulasi ulang anggaran untuk IKN. Sebaiknya, lanjut Anis, APBN Tahun 2023 difokuskan kepada kebutuhan yang penting dan mendesak terkait tantangan global dan pelemahan kondisi ekonomi.

 

Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas terkait Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja dan Program (RKP) Kementerian PPN/Bappenas.

 

“Pemerintah perlu menghitung ulang, menyesuaikan, dan bahkan menunda anggaran untuk IKN. APBN tahun 2023 perlu untuk difokuskan kepada kebutuhan yang penting dan mendesak terkait dengan tantangan global dan pelemahan kondisi ekonomi. Selain itu Anggaran IKN menjadi tidak prioritas karena tidak mendesak dan dapat dilakukan dalam jangka panjang (multiyears),” ungkapnya dalam keterangan tertulis yang diperoleh Parlementaria, Selasa (14/6/2022).

 

Sebelumnya, politisi dari F-PKS ini juga menyoroti tentang ekonomi hijau dengan pembangunan rendah karbon (PRK) dan berketahanan iklim (BI). Dalam paparan yang disampaikannya, Menteri PPN/Kepala Bappenas menyampaikan bahwa output dari ekonomi hijau ini adalah pengembangan kebijakan PRK dan PBI untuk masuk dalam penyusunan RPJPN, RPJMN dan RKP.

 

Selanjutnya, pengembangan sektor yang lebih detail seperti sektor energi, limbah, pertanian, kehutanan, transportasi, serta kelautan dan pesisir, air, pertanian dan kesehatan.

 

Anis menanggapi dengan mengatakan bahwa seharusnya, agro maritim menjadi fokus pembangunan berkelanjutan karena sektor ini terus tumbuh bahkan dalam situasi krisis. “Agro maritim ini tahan banting dan menjadi leading sektor dalam perekonomian nasional,” kata Anis.

 

Sebagian besar provinsi di Indonesia, Gross Domestic Product (GDP) nya didominasi oleh sektor pertanian dan kelautan. Oleh karena itu, Anis menekankan agar Bappenas memiliki grand desain perencanaan nasional terkait dengan pendekatan baru yang dilakukan terhadap sektor agro maritim. Perencanaan tersebut dengan menggunakan transformasi ekonomi digital dan ekonomi hijau yang tentunya membutuhkan pendekatan baru.

 

Wakil ketua Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini juga secara khusus memberikan apresiasi kepada Bappenas terutama terkait integrated digital office. Anis menilai hal ini merupakan pendekatan yang luar biasa dan respon yang tepat terhadap perkembangan. 

 

Namun, Anis menekankan bahwa dampak dari integrated digital office ini harus efisiensi terutama dari sisi biaya. Bappenas perlu membuat perbandingan efisiensi ini antara sebelum dan sesudah penerapan integrated digital office. “Sehingga bisa terukur, sejauh mana signifikansi dalam efisiensi biaya yang digunakan. Apakah berkurang atau malah bertambah,” tegasnya.

 

Hal-hal lainnya menurut Anis perlu diperhatikan juga. Seperti reformasi birokrasi dan efisiensi tenaga kerja karena penerapan sistem baru membutuhkan reformasi birokrasi. Agar dapat terlaksana cara kerja baru yang lebih efisien dan berbasis teknologi dengan tetap mempertahankan produktivitas dan meningkatnya kualitas pelayanan kepada publik. (ann/aha)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi XI Setujui Anggaran Tahunan Bank Indonesia 2023
23-11-2022 / KOMISI XI
Komisi XI DPR RI menyetujui Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) setelah melalui pembahasan dalam panitia kerja (Panja) tentang Penerimaan RATBI...
Anis Byarwati: RUU P2SK Masih Butuhkan Banyak Masukan dari Masyarakat
23-11-2022 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) masih...
Ecky Minta Penjelasan BI terkait Perbedaan Asumsi Ekonomi di RATBI dengan APBN 2023
21-11-2022 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam meminta penjelasan Bank Indonesia (BI) terkait adanya perbedaan antara asumsi pada Rancangan...
Suku Bunga Acuan Naik, Legislator Pertanyakan Komitmen ‘Pro-Growth dan Stability’ BI
21-11-2022 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Siti Mufattahah mempertanyakan kebijakan Bank Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi (pro-growth) dan stabilitas (pro-stability). Hal...