Marwan Cik Hasan Tekankan Mitigasi Agar Defisit APBN 2023 di Bawah 3 Persen Tercapai

15-06-2022 / BADAN ANGGARAN

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Marwan Cik Hasan. Foto: Runi/nvl

 

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Marwan Cik Hasan menekankan pada pemerintah untuk memitigasi rencana postur defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali di bawah tiga persen dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2023 agar bisa tercapai. Situasi global maupun geliat ekonomi masyarakat yang baru tumbuh, menurut Marwan juga harus dijadikan pertimbangan.

 

“Ke depannya, tantangan penerimaan kita akan sangat terbatas. Memang kita sudah menetapkan rasio penerimaan pajak yang cukup longgar dan harapan optimisme bahwa penerimaan kita akan lebih baik dari Tahun 2022. Tantangan kita adalah bagaimana menormalkan kembali defisit ini menjadi angka tiga persen. Saya senang bahwa rancangan APBN kita sudah menuju ke sana,” jelasnya dalam Rapat Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan RAPBN, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (15/6/2022).

 

Lebih lanjut, menurut politisi Partai Demokrat ini tantangan lainnya adalah bagaimana menjaga likuiditas yang diprediksi akan ketat dan berujung pada bunga yang tinggi. Lalu, Marwan juga mengingatkan kapasitas fiskal yang semakin terbatas, dimana pada tahun 2020, sudah 20 persen lebih digunakan untuk membayar utang.

 

“Nah sementara, kalau saya evaluasi dari pengelolaan keuangan kita adalah tadi saya sampaikan bahwa bunga kita sangat tinggi, SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) kita juga masih tinggi, dan belanja kita juga tidak semuanya produktif,” ungkap legislator daerah pemilihan (dapil) Lampung II ini.

 

Untuk itu, Marwan menyampaikan pemerintah perlu memikirkan beberapa hal agar postur defisit yang sedang susun ini bisa tercapai, di antaranya adalah dengan mengendalikan bunga pinjaman dan meminta pemerintah untuk melakukan belanja-belanja pada sector produktif.

 

“Bagaimana kita bisa memilih dan memilah bunga-bunga yang betul-betul tidak terlalu tinggi, tidak membuat bunga pinjaman kita semakin tinggi. ini Tolong dirancang dari sekarang seperti apa. Yang kedua, adalah bagaimana belanja-belanja kita ini, kita belanjakan pada hal sektor-sektor yang produktif nantinya. Jangan lagi belanja yang impact-nya masih lima tahun (sampai) sepuluh tahun lagi. Enggak usah mikir terlalu jauh lah. Saya pikir, pikirkan satu atau dua tahun ini, bagaimana kita bisa lolos. Bagaimana belanja kita ini bisa mendorong konsumsi, supaya tadi yang defisit yang diharapkan hanya 2,6 sampai 2,85 ini tercapai,” papar Marwan.

 

Di akhir, Marwan juga meminta agar SILPA bisa terkendali, karena menurutnya pada 2020/2021 SILPA sudah cukup tinggi. “Jadi tinggal itu menurut saya hal yang sudah harus dipikirkan Kementerian Keuangan sehingga Keinginan kita untuk bisa kembali kepada angka di bawah 3 persen, kemudian ratio terhadap PDB itu lebih terkendali, kemudian keseimbangan primer kita mendekati positif dan sebagainya Itu bisa betul-betul kita kendalikan dari awal. Karena gelombangnya akan besar. Tantangannya kan sudah kelihatan, kebiasaan belanja kita tiga sampai empat tahun sudah kelihatan, apa yang bisa kita lakukan untuk memastikan bahwa apa yang sudah kita rencanakan ini bisa terwujud,” tutup Marwan. (we/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Banggar Usulkan Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa
21-09-2022 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Agung Widyantoro mengusulkan agar pemerintah memberikan perhatian dan memikirkan tentang penguatan kelembagaan pemerintahan desa....
Banggar: Pelanggan 900 VA Masuk Kategori Terima Subsidi Listrik
19-09-2022 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menegaskan sampai saat ini para pelanggan listrik yang berdaya 450 VA dan...
Ketua Banggar Luruskan Isu Penghapusan Daya Listrik 450 VA
19-09-2022 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meluruskan isu penghapusan daya listrik 450 VA. Said menjelaskan, saat rapat Banggar...
Mercy Barends Tekankan Penyelesaian Subsidi BBM Harus Menyeluruh
12-09-2022 / BADAN ANGGARAN
Polemik penyelesaian subsidi bahan bakar minyak (BBM) membutuhkan penanganan komprehensif dari hulu ke hilir. Semua lapisan masyarakat harus dipastikan bisa...