Komisi VI Akan Dalami Usulan Tambahan PMN 2022 KAI untuk Danai KCJB

16-06-2022 / KOMISI VI

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji saat RDP dengan Direktur Utama PT Bahana Pembina Usaha Indonesia (Persero), Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Direktur Utama PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero). Foto: Oji/nvl

 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji mengatakan pihaknya akan mendalami usulan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2022 yang diajukan PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp4,1 triliun yang akan digunakan untuk menutup cost overrun proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang menjadi beban konsorsium Indonesia.

 

"Komisi VI DPR RI menerima dan memahami penjelasan dari Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk selanjutnya akan mendalami usulan Penyertaan Modal Negara Tunai tahun anggaran 2022 sebesar Rp4,1 triliun," ujarnya saat membacakan kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama PT Bahana Pembina Usaha Indonesia (Persero), Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Direktur Utama PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero), di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (16/6/2022).

 

Tambahan PMN tersebut, tambah politisi Partai Golkar ini, dibutuhkan pada tahun 2022 sehingga akan diusulkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022 dalam surat terpisah setelah ada keputusan dari Komite Kereta Cepat sebagaimana Perpres No. 93 tahun 2021.

 

Terkait usulan tambahan tersebut, Sarmuji meminta Dirut KAI untuk dapat berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan DPR dalam hal ini Komisi VI DPR RI dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. "Nanti harus dikoordinasikan dengan berbagai pihak pak, termasuk dengan Kemenkeu dan Banggar barangkali, dengan Kementerian BUMN dan Komisi VI," tegas Sarmuji.

 

Selain PT KAI, Komisi VI juga akan mendalami usulan PMN tunai tahun 2023 terhadap PT BPUI dan PT Reasuransi Indonesia Utama (Indonesia Re). Usulan PMN tersebut yakni, PT BPUI sebesar Rp6 triliun untuk penguatan permodalan Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) dalam rangka menjaga tingkat gearing ratio usaha produktif sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sampai dengan 2026. Serta PMN ke Indonesia Re sebesar Rp3 triliun untuk perbaikan tingkat kesehatan dan penguatan bisnis perusahaan. (bia/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi VI Jajaki Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-UEA
04-10-2022 / KOMISI VI
Demi membangun kemitraan ekonomi yang lebih baik, Komisi VI DPR RI membahas rencana pengesahan persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif antara Pemerintah...
Kemitraan Sukarela RI-UK Harus Tetap Perhatikan Aspek Lingkungan dan Masyarakat
04-10-2022 / KOMISI VI
Komisi VI DPR RI baru saja menyetujui Pengesahan Persetujuan Kemitraan Sukarela antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Inggris Raya (UK)...
Persetujuan Kemitraan Sukarela RI-UK Diharapkan Berdampak Luas Bagi Pengusaha
03-10-2022 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI Muslim berharap rencana pengesahan persetujuan kemitraan sukarela antara Pemerintah RI dan Kerajaan Inggris Raya tentang penegakan hukum...
Nusron Wahid Harap Sertifikasi Perawat Indonesia Masuk Paket Perjanjian Kemitraan Ekonomi dengan UAE
03-10-2022 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid berharap agar dalam Rencana Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia...