Komisi II Minta KemenPAN-RB Siapkan Skema yang Jelas Terkait Nasib Tenaga Honorer

17-06-2022 / KOMISI II

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung saat bertukar cinderamata usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di Auditorium Pemda Sumbar, Padang, Kamis (16/6/2022). Foto: Erman/nvl

 

Penghapusan tenaga kerja honorer di instansi pemerintah akan berlaku mulai tanggal 28 November 2023. Keputusan tersebut tertuang dalam surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) No.B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022.  Atas Beleid tersebut, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung meminta KemenPAN-RB menyiapkan skema yang jelas guna memastikan nasib ratusan ribu tenaga honorer yang tersebar di instansi pemerintah di seluruh Indonesia.

 

"KemenPAN-RB harus punya rencana yang jelas untuk kelanjutan kerja tenaga honorer itu sebelum batas waktu 2023. Jika posisi tenaga honorer dihapus KemenPAN-RB, maka harus ada kepastian mereka mau diapakan. Apakah akan dijadikan outsourcing atau tenaga kontrak atau ada alternatif lain," ujar Doli kepada awak media usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dengan Gubernur Sumatera Barat, Gubernur Jambi serta Gubernur Riau di Auditorium Pemda Sumbar, Padang, Kamis (16/6/2022).

 

Meski baru diberlakukan pada November 2023, kebijakan tersebut akan menimbulkan kekhawatiran bagi para tenaga honorer dan bisa berpengaruh pula pada kinerja pemerintah daerah. Apalagi selama ini, pemerintah daerah sangat terbantu dengan adanya tenaga honorer. Bahkan, tak jarang di beberapa daerah yang jumlah tenaga honorernya lebih banyak dari PNS. Jika dihapus tentu berisiko terhadap kinerja pemerintah daerah.

 

Sebelumnya, Gubernur Riau Syamsuar menyampaikan agar para tenaga honorer tidak diberhentikan namun diprioritaskan untuk diangkan menjadi CPNS atau PPPK. Di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau sendiri, ada sekitar 18 ribu honorer atau tenaga harian lepas (THL) yang kesemuanya harus mendapat perhatian. "Saya sampaikan agar tenaga honor jangan sampai diberhentikan begitu saja, karena mereka rata-rata sudah lama mengabdi. Sebaiknya jadi prioritas untuk diangkat jadi CPNS atau PPPK," tukas Syamsuar. (es/aha)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Berharap Kepala Desa Ikut Dukung Percepatan Program PTSL
08-08-2022 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Agung Widyantoro berharap seluruh Kepala desa dan Pemerintah Kabupaten/Kota ikut mendukung percepatan program Pendaftaran Tanah...
Legislator Minta Kemenkeu Segera Cairkan Anggaran KPU untuk Jalankan Tahapan Pemilu
02-08-2022 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus minta Kementerian Keuangan (kemenkeu) segera cairkan anggaran yang dibutuhkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk...
Anggota Komisi II Ingatkan ASN Untuk Tidak Terlibat Politik Praktis
01-08-2022 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Cornelis mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya di Kalimantan Barat yang notabene merupakan daerah pemilihan...
Komisi II Soroti Seragam Baru Pejabat dan Pegawai Kementerian ATR
28-07-2022 / KOMISI II
Komisi II DPR RI menilai masih banyak masalah pertanahan yang harus diselesaikan, dibandingkan dengan penggantian seragam baru di jajaran pejabat...