Perlu Dievaluasi, Realisasi Penyerapan Anggaran PEN Baru Seperlima per Kuartal II 2022

20-06-2022 / KOMISI XI

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun. Foto: Ridwan/nvl

 

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai perlu dilakukan langkah evaluasi atas realisasi penyerapan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang masih sangat minim. Dalam catatannya, realisasi anggaran PEN baru mencapai seperlima atau Rp95,13 triliun dari total anggaran 2022 sebesar Rp455,62 triliun. Hal ini perlu dievaluasi karena kuartal dua tahun 2022 akan segera berakhir.

 

“Dari segi penanganan kesehatan hanya menyerap 20 persen anggaran atau Rp24,46 triliun dengan realisasi klaim tenaga kesehatan, insentif perpajakan, vaksin dan alat kesehatan, pengadaan vaksin, dan dana desa,” ujar Misbakhun dalam cuitannya di sosial media, dikutip Parlementaria pada Senin (20/6/2022).

 

Walaupun pandemi Covid-19 yang relatif lebih terkendali dan berpengaruh pada penyerapan anggaran PEN sektor kesehatan, akan tetapi, menurutnya, pemerintah harus tetap waspada dan melakukan realokasi maupun refocusing anggaran agar kebijakan PEN dapat lebih maksimal. Di sisi lain, realisasi untuk anggaran perlindungan masyarakat mencapai 36,1 persen atau Rp 55,85 triliun. Nilai itu untuk Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, BLT minyak goreng, BLT Desa, bantuan pedagang kaki lima warung dan nelayan, serta Kartu Prakerja.

 

Anggaran PEN untuk pemulihan ekonomi baru terserap 8,3 persen atau Rp 14,83 triliun dari Rp 178 triliun yang diperuntukkan sektor pariwisata, dukungan UMKM dan fasilitas perpajakan. “Pemerintah harus segera melakukan evaluasi dan kajian atas penyerapan anggaran PEN agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Apalagi saat ini, Indonesia menghadapi tantangan ekonomi akibat situasi geopolitik global,” tegas Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI ini.

 

Di sisi lain, PEN juga sangat dibutuhkan oleh kelompok masyarakat ekonomi menengah ke bawah dan sektor UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional. “Jangan sampai kebijakan PEN yang seharusnya dapat mengantisipasi kondisi pasca pandemi Covid-19 justru menjadi terkendala karena tingkat penyerapan yang rendah,” tutup Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini. (rdn/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Prihatin Banyak Subsidi untuk Rakyat yang Dikurangi
30-01-2023 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti naiknya anggaran negara sekaligus ironi berkurangnya beberapa subsidi untuk rakyat. Ia mengungkapkan...
Eriko Sotarduga Sarankan BRI Akuisisi Seluruh BPD di Indonesia
25-01-2023 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Eriko Sotarduga menyarankan agar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mengakuisisi Bank Pembangunan Daerah (BPD)...
Komisi XI Dukung BRI Maksimalkan Potensi Bisnis
25-01-2023 / KOMISI XI
Komisi XI DPR RI mendukung upaya Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk menjalankan strategi bisnisnya, termasuk memaksimalkan potensi bisnis yang ada...
Industri Padat Karya Bisa Manfaatkan Program Pemerintah Hadapi Situasi Ekonomi Global
25-01-2023 / KOMISI XI
Industri padat karya di berbagai sektor sedang dihadapkan dengan tekanan berat akibat situasi ekonomi global dan kenaikan suku bunga Bank...