Komisi XI Sepakati Pagu Indikatif BPKP dalam APBN 2023 Sebesar Rp1,88 Triliun

20-06-2022 / KOMISI XI

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie O.F.P saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR RI dengan Sekretaris Jenderal BPK dan Kepala BPKP, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (20/6/2022). Foto: Devi/nvl

 

Komisi XI DPR RI telah menyepakati pagu indikatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 sebesar Rp1,88 triliun pada tahun 2023. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie O.F.P menjelaskan, anggaran tersebut akan digunakan untuk dua program, yakni program pengawasan pembangunan sebesar Rp439,63 miliar dan program dukungan manajemen sebesar Rp1,44 triliun.

 

“Adapun anggaran dalam program dukungan manajemen tersebut akan digunakan untuk belanja operasional sebesar Rp1,30 triliun atau 69,23 persen dari total pagu sebesar Rp1,44 triliun. Belanja operasional tersebut meliputi belanja pegawai sebesar Rp1,08 triliun dan belanja barang sebesar Rp214,77 miliar,” jelas Dolfie dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR RI dengan Sekretaris Jenderal BPK dan Kepala BPKP, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (20/6/2022).

 

Sedangkan, lanjut politisi PDI-Perjuangan tersebut belanja non operasional sebesar Rp139,89 miliar atau 7,43 persen dari total pagu digunakan untuk manajemen pengawasan sebesar Rp56,62 miliar dan Sarana Prasarana sebesar Rp83,27 miliar. Sementara pada program pengawasan pembangunan, anggaran tersebut akan digunakan untuk teknis pengawasan sebesar Rp136,15 miliar atau 7,23 persen dari total pagu. Serta dukungan teknis pengawasan sebesar Rp303,47 miliar atau 16,11 persen dari total pagu.

 

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menjelaskan, pada 2023 BPKP akan fokus ke 8 agenda prioritas pengawasan, seperti reformasi pembangunan SDM, penguatan infrastruktur dan konektivitas, akuntabilitas keuangan negara dan daerah, pemulihan nasional, ketahanan pangan, penguatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, pengentasan kemiskinan ekstrem serta agenda pengawasan prioritas daerah. (rdn/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Puteri Komarudin: Kuartal II 2022 Tumbuh Positif, Pemulihan Ekonomi Terus Berlanjut
08-08-2022 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin menilai momentum pemulihan ekonomi terus berlanjut dan semakin menguat di tengah kondisi ketidakpastian...
Pemerintah Perlu Percepat Realisasi Anggaran PC-PEN Guna Mitigasi Risiko Inflasi
07-08-2022 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mendesak pemerintah untuk mempercepat realisasi anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN)....
Charles Melkiansyah: Waspadai Pertumbuhan Semu Dampak ‘Commodity Boom’
07-08-2022 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Charles Melkiansyah meminta pemerintah untuk mewaspadai adanya situasi pertumbuhan semu sebagai dampak dari adanya ledakan...
Legislator Harap Indonesia Tak Terdampak Parah dari Situasi Stagflasi Global
07-08-2022 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo berharap Indonesia tak terdampak para dari situasi stagflasi yang terjadi di tingkat...