Distribusi Solar Subsidi Harus Diawasi Ketat

23-06-2022 / KOMISI VII

Wakil Ketua Komisi VII DPR Bambang Haryadi saat memimpin rapat Komisi VII DPR dengan BPH Migas, Kamis (23/6/2022). Foto : Munchen/Man

 

Distribusi solar bersubsidi masih sangat rentan diselewengkan untuk kebutuhan industri. Untuk itu Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah mengawasinya secara ketat. Sebab banyak oknum yang ingin menyelewengkan solar subsidi, karena ada disparitas harga yang mencolok antara solar subsidi dan solar industri.

 

Demikian mengemuka pada rapat Komisi VII DPR dengan BPH Migas, Kamis (23/6/2022). Wakil Ketua Komisi VII DPR Bambang Haryadi saat memimpin rapat tersebut, mengatakan, selalu ada potensi penyelewengan solar bersubsidi ke sektor industri yang tidak berhak menerimanya. Ini sangat merugikan dan membebani APBN. Jangan sampai rakyat sulit mengakses solar bersubsidi, karena banyak diselewengkan.

 

"Pemerintah harus memikirkan masyarakat terutama daya beli masyarakat yang menurun. Untuk itu, subsidi harus diberikan kepada rakyat. Namun, kita tidak menginginkan subsidi tersebut disalahgunakan untuk mengambil keuntungan, karena ada disvaritas harga antara solar subsidi dan solar industri," kata Bambang.

 

Legislator dapil Jatim IV ini melanjutkan, salah satu upaya pemerintah dalam mengawasi BBM bersubsidi adalah dengan digitalisasi SPBU. Dengan perangkat digital yang terpasang di semua SPBU, petugasnya bisa memonitor semua kendaraan yang masuk untuk mengisi bahan bakar. Ada video analitik yang mencatat pengeluaran BBM di SPBU sekaligus melihat plat kendaraan yang masuk.

 

"Transaksi pembelian dicatat, lengkap dengan nomor polisi dan dimonitor melalui perangkat video analitik. Ini menjadi hal penting dalam mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi," ungkap Bambang lagi. Program digitalisasi SPBU sekaligus juga bisa memantau ketersediaan BBM bersubsidi yang beredar di tengah masyarakat. (mh/aha)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Curah Matahari Melimpah, Potensi Kembangkan Panel Surya di Daerah 3T
26-06-2022 / KOMISI VII
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengatakan, masih banyak daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) hinggasaat ini masih belum...
Industri Hasil Tembakau Butuh Regulasi Akomodatif
26-06-2022 / KOMISI VII
Industri Hasil Tembakau (IHT) butuh regulasi yang mampu mengakomodir semua kepentingan dari berbagai sektor. Industri rokok yang jadi produk turunan...
Komisi VII Apresiasi Progres Pembangunan 'Refinery Unit' V Balikpapan
26-06-2022 / KOMISI VII
Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengapresiasi progres pembangunan Refinery Development Master Plan (RDMP) PT. Pertamina (Persero)dan optimalisasi kegiatan...
Wujudkan Penggunaan EBT, Pemerintah Perlu Dorong Industri Gunakan Panel Surya
25-06-2022 / KOMISI VII
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengatakan, perlu adanya dorongan dari pemerintah untuk mendorong sektor industri agar menggunakan...