Perlu Direvisi, UU KUHAP Masih Berorientasi Proses Beracara yang Usang

23-06-2022 / KOMISI III

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani. Foto: Jaka/Man

 

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menilai Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (UU KUHAP) saat ini masih berorientasi pada proses beracara yang sudah usang. Karena itu, meskipun RUU KUHAP maupun Naskah Akademiknya tersebut menjadi usul inisiatif pemerintah, semangat untuk memodernisasi sistem peradilan perdata Indonesia ini harus menjadi fokus dalam pembahasan RUU tersebut.

 

“Ini akan menarik bagi kita, apakah kita akan mempertahankan rezim pendekatan jadul atau memanfaatkan teknologi informasi yang juga sudah disampaikan oleh pengadilan TUN dan Pengadilan Agama itu juga sudah mulai dimanfaatkan,” ujar Arsul dalam RDPU Komisi III DPR RI dengan PERADI dalam rangka meminta masukan terkait RUU KUHAP, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (22/6/2022).

 

Di sisi lain, ia menilai ada beberapa hal yang mengemuka dalam RDPU tersebut yang sebenarnya tempat pembahasannya tidak dalam RUU KUHAP, tetapi dalam RUU Kelembagaan Peradilan. Salah satunya contohnya adalah terkait alasan Peninjauan Kembali. “Apakah hanya mau dibatasi pada novum saja atau masih mengikuti yang ada seperti sekarang? itu memang nanti tempatnya di revisi UU Mahkamah Agung, saya kira bukan di RUU KUHAP,” ujar Anggota Fraksi PPP DPR RI ini.

 

Arsul menilai institusi Mahkamah Agung saat ini memiliki persoalan terkait kualitas putusan yang dihasilkannya. Disebabkan karena tiap bulan Mahkamah Agung harus memutus sampai 200 perkara. Sehingga, menurutnya, harus ada penataan upaya hukum, yaitu sebagian ditempatkan di Hukum Acara Perdata sebagian yang lain di Hukum Acara Pidana. “Karena memang setelah rampung pembahasan RKUHP, dan RUU Pemasyarakatan, Komisi III juga akan menggarap RUU KUHAP dan ini akan menjadi RUU inisiatif DPR,” jelasnya.

 

Penataan hukum tersebut harus dilakukan, sebab dari 200 perkara per bulan yang harus diputuskan tersebut menyangkut dari persoalan berat sampai hal remeh-temeh di masyarakat. “Kita tidak bisa salahkan juga Hakim Agungnya kalau sebulan harus ketok perkara sebanyak 200. Karena perkara mulai dari arbitrase yang berat sampai perkara urusan jual beli jarum pentul masuk ke Mahkamah Agung,” jelasnya.

 

Ke depan, legislator dapil Jawa Tengah X tersebut berharap pembahasan RUU KUHAP ini harus memberikan upaya hukum, apakah tetap seperti saat ini atau harus diubah. “Kalau harus diubah apakah itu harus diatur dalam KUHAP atau bisa kita delegasikan ke peraturan ke bawah Hukum Acara Perdata,” tutup Arsul. (rdn/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi III DPR Gelar Rapat Bahas Legalisasi Terbatas Ganja Untuk Medis
30-06-2022 / KOMISI III
Komisi III DPR RI menggelar forum Rapat Dengar Pendapat Umum dalam rangka menyerap aspirasi Santi Wirastuti, Singgih Tomi Gumilang dan...
Komisi III Rencana Gelar Rapat Bahas Peluang Pemanfaatan Ganja Secara Terbatas Untuk Medis
29-06-2022 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil mengungkapkan Komisi III berencana akan mengundang para pakar ilmu pengetahuan dan pakar medis...
Komisi III Resmi Pilih Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc MA
29-06-2022 / KOMISI III
Komisi III DPR RI secara resmi menyetujui 2 calon hakim agung dan 2 calon hakim ad hoc Tipikor pada Mahkamah...
Calon Hakim MA Paparkan Makalah dalam Uji Kelayakan di DPR
28-06-2022 / KOMISI III
Komisi III DPR RI menggelar sesi Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Calon Hakim Agung dan Hakim Ad...