Wujudkan Kedaulatan Pangan, Sondang Tampubolon Minta BUMN atasi Kelangkaan Pupuk

24-06-2022 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Sondang Tiar Debora Tampubolon. Foto: Hanum/rni

 

 

Anggota Komisi VI DPR RI Sondang Tiar Debora Tampubolon meminta kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) Provinsi Jawa Timur untuk dapat membantu mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia. Menurutnya, untuk mewujudkan kedaulatan pangan, perlu adanya dukungan dari perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut dalam hal ketersediaan pupuk di lapangan yang memiliki kualitas terbaik dengan harga terjangkau.

 

“Sekali lagi kami sampaikan kepada perusahaan BUMN, di tengah-tengah pemulihan ekonomi nasional pasca Covid-19 ini, bagaimana bisa meningkatkan produktivitas daripada komoditas-komoditas yang ada di seluruh Indonesia. Jangan sampai negara berbisnis dengan rakyatnya,” tegas Sondang usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke PT Petrokimia Gresik, di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Selasa (21/6/2022). 

 

PT. Pupuk Indonesia (Persero) sebagai BUMN yang beranggotakan PT Pupuk Petrokomia Gresik, PT Pupuk Kaltim, Pupuk Iskandar Muda, Pupuk Sriwijaya, PT Mega Eltra dinilai penting guna mengemban penugasan Pemerintah untuk mengamankan pemenuhan kebutuhan pupuk nasional. "Oleh karena itu tadi itu yang kami sampaikan dan menyambut baik para direksi dan jajarannya agar bisa bagaimana negara benar-benar hadir  dan petani benar-benar merasakan kesejahteraan" ungkap politisi PDI-Perjuangan tersebut.

 

Karena itu, secara umum, kunjungan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan penjelasan dari PT Pupuk Indonesia dan holding, anak-anak perusahaan serta instansi dan pihak-pihak terkait dalam rangka memastikan terjaminnya pasokan pupuk serta stabilitas harga pupuk dalam negeri. "Karena itu setelah kunjungan kali ini, kami akan terus melakukan koordinasi dan memanggil, baik Kementerian BUMN dan Kementerian Perdagangan untuk melakukan rapat yang dapat menghasilakan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat,” tandas legislator daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta I itu. (hnm/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi VI Soroti Sistem Kelistrikan di Aceh
09-08-2022 / KOMISI VI
Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI menyoroti sistem kelistrikan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), yang sampai saat...
Komisi VI Soroti Peran BUMN dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Aceh
09-08-2022 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima mengatakan, terdapat hal yang korelatif, antara peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN)...
Legislator Tolak Penggunaan APBN Untuk Biayai Pembengkakan Proyek Kereta Cepat
04-08-2022 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Amin AK menolak penggunaan APBN untuk membiayai cost overrun atau beban pembengkakan biaya dari proyek...
Perpres Distribusi BBM Direvisi, Rudi Hartono Ingatkan Perlunya Sosialisasi Masif ke Masyarakat
04-08-2022 / KOMISI VI
Pemerintah saat ini masih menggodok Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM....