Komisi VII Apresiasi Progres Pembangunan 'Refinery Unit' V Balikpapan

26-06-2022 / KOMISI VII

Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto saat meninjau Proyek RDMP PT Pertamina (Persero) dan Optimalisasi Kegiatan Usaha Gas Bumi di Balikpapan, Kalimantan Timur, Jum'at (24/06/2022). Foto: Andri

 

Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengapresiasi progres pembangunan Refinery Development Master Plan (RDMP) PT. Pertamina (Persero) dan optimalisasi kegiatan usaha gas bumi di Balikpapan, Kalimantan Timur. Proses pembangunan Refinery Unit (RU) V diketahui masih sesuai dengan jadwal tahun ini, sementara progres kilang pembangunannya mencapai 65% dan diharapkan nanti kilang berproduksi optimal pada tahun 2024.

 

“Dengan naiknya kapasitas kilang ini kita bisa mengurangi impor, hal inilah yang menjadi perhatian kami di Komisi VII DPR. Kami harapkan pembangunan Refinery Unit (RU) V Balikpapan dapat tepat waktu dan secara volume produksi nanti mencakup sekian persen dari kapasitas nasional sehingga kebutuhan akan BBM bisa di penuhi dari dalam negeri," kata Sugeng Suparwoto saat meninjau Proyek RDMP PT Pertamina (Persero) dan Optimalisasi Kegiatan Usaha Gas Bumi di Balikpapan, Kalimantan Timur, Jum'at (24/06/2022).

 

Lebih lanjut Sugeng menjelaskan, kurang lebih kapasitas eksisting kilang ini yang sudah ada adalah 260.000 barel per hari. Rinciannya memproduksi berbagai BBM dan sejumlah turunannya termasuk juga memproduksi elpiji Likuid petroleum gas. "Dengan RDMP ini maka kapasitasnya menjadi 360.000 barel per hari dan nanti akan merupakan kilang terbesar di Indonesia setelah Cilacap. Cilacap produksinya 340.000 barel per hari ini terbesar masih Cilacap nanti kalau disini sudah jadi dua kilang saja Cilacap dan Balikpapan ini sudah bisa memproduksi 700.000 barel per hari diperkirakan di tahun 2026," ungkapnya. 

 

Politisi fraksi Partai Nasdem menjelaskan, kilang-kilang Pertamina dibangun menggunakan teknologi tahun 1970/1980-an yang hanya mampu memproduksi BBM dengan kualitas setara EURO II. Pemerintah mengamanatkan seluruh kualitas BBM setara EURO IV pada tahun 2025 sehingga diperlukan upaya memperbarui teknologi proses untuk memproduksi BBM setara Euro IV/V. Kilang-kilang Pertamina dengan teknologi tahun 1970/1980-an memiliki konversi yang rendah dan hanya mampu mengolah sweet crude yang mahal.

 

Maka diperlukan upaya memperbarui dengan teknologi terkini untuk meningkatkan konversi high value dan kemampuan mengolah sour crude yang lebih murah. Selanjutnya, jaminan pasokan bahan bakar minyak oleh Kilang khususnya di Balikpapan harus terjaga karena akan sangat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi dan kebutuhan masyarakat, untuk memastikan ketersediaan dan keandalan kilang guna jaminan pasokan bahan bakar minyak, maka diperlukan dukungan untuk pengembangan kilang dan pemantauan langsung terkait dengan masalah-masalah yang dihadapi di lapangan.

 

"Sekarang dengan perang Ukraina dengan Rusia, lantas Rusia sedang diembargo oleh Amerika dan Eropa sehingga proses  pembelian dan pengiriman bahan baku minyak mentah agak terhambat inilah yang kita perlukan kehandalan energi menjadi penting termasuk kehadiran kehandalan akan BBM karena hari ini BBM kita konsumsi terus naik meskipun konsumsi BBM akan kita kendalikan dengan mobil dan motor listrik pada intinya juga untuk mengendalikan BBM selain pengendalian BBM untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap BBM dan itu energi fosil," urai Sugeng.

 

Melihat kondisi demikian Komisi VII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kilang RU PT. Pertamina V Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur. Melalui kunjungan ini diharapkan dapat mengetahui berbagai kendala, tantangan, progres, serta dapat mendukung pemerintah daerah dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi untuk ditindaklanjuti dalam rapat kerja di DPR. (man/aha) 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Revisi Perpres BBM Bersubsidi Harus Tegaskan Kelompok Penerima
04-08-2022 / KOMISI VII
Sekali lagi Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur distribusi BBM bersubsidi diharapkan bisa kembali menegaskan kelompok yang berhak menerima. Jenis BBM...
Legislator Minta Pemerintah Revisi PP No 15 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Negara dari Batubara
03-08-2022 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto minta Pemerintah merevisi PP No 15 tahun 2022 Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan...
Legislator Minta Pemerintah Pusat Tertibkan Pemda yang Naikan Harga Gas Subsidi
01-08-2022 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah melalui Kementerian ESDM (energi dan sumber daya mineral) dan Kementerian Dalam Negeri...
Perpres BBM Harus Perbaiki Distribusi BBM Bersubsidi
29-07-2022 / KOMISI VII
Menyusul revisi Perpres No.191/2014 yang mengatur BBM bersubsidi, diharapkan distribusi BBM bersubsidi kian membaik, sehingga tepat sasaran. BBM bersubsidi sangat...