Industri Hasil Tembakau Butuh Regulasi Akomodatif

26-06-2022 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Patijaya saat mengikuit pertemuan Komisi VII dengan Direksi PT. Gudang Garam di Pasuruan, Jatim, Jumat (24/6/2022). Foto: Husen/Man

 

Industri Hasil Tembakau (IHT) butuh regulasi yang mampu mengakomodir semua kepentingan dari berbagai sektor. Industri rokok yang jadi produk turunan tembakau selalu menghadapi dilema pelik. Satu sisi sangat signifikan menyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sisi lain bertentangan dengan kampanye kesehatan.

 

Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Patijaya mengemukakan hal ini usai mengikuit pertemuan Komisi VII dengan Direksi PT. Gudang Garam di Pasuruan, Jatim, Jumat (24/6/2022). "Kita harus memikirkan bagaimana kelangsungan bisnis rokok. Di satu sisi aspek kesehatannya juga bisa terpenuhi dengan aturan-aturan sedemikian. Tetapi harapan kita terhadap penerimaan negara juga tercapai."

 

Bambang mengungkapkan, 10 persen APBN disumbang dari cukai rokok. Di sinilah keberlangsungan industri rokok perlu dijaga. Tidak hanya itu, industri rokok juga telah menghidupkan sekitar 2 juta orang, baik pekerja maupun petani. Ia berharap, industri rokok nasional tidak diambil asing, karena pasarnya yang sangat luas dan Gudang Garam tetap mempertahankan kepemilikan lokal.

 

"Kita harus carikan solusi, karena sangat berkontribusi bagi PNBP lewat cukai. Industri rokok juga padat karya, banyak memberikan lapangan pekerjaan. Kemudian memberikan investasi yang besar. Kita harus menjaga ekosistem yang baik dalam industri rokok, tetapi sekali lagi tidak mengabaikan aspek kesehatan, sehingga ada suatu keseimbangan," urai Politisi fraksi Partai Golkar itu. (mh/aha) 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Revisi Perpres BBM Bersubsidi Harus Tegaskan Kelompok Penerima
04-08-2022 / KOMISI VII
Sekali lagi Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur distribusi BBM bersubsidi diharapkan bisa kembali menegaskan kelompok yang berhak menerima. Jenis BBM...
Legislator Minta Pemerintah Revisi PP No 15 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Negara dari Batubara
03-08-2022 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto minta Pemerintah merevisi PP No 15 tahun 2022 Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan...
Legislator Minta Pemerintah Pusat Tertibkan Pemda yang Naikan Harga Gas Subsidi
01-08-2022 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah melalui Kementerian ESDM (energi dan sumber daya mineral) dan Kementerian Dalam Negeri...
Perpres BBM Harus Perbaiki Distribusi BBM Bersubsidi
29-07-2022 / KOMISI VII
Menyusul revisi Perpres No.191/2014 yang mengatur BBM bersubsidi, diharapkan distribusi BBM bersubsidi kian membaik, sehingga tepat sasaran. BBM bersubsidi sangat...