Komisi III Apresiasi Kinerja Polda-Kajati Sultra dalam Penegakan Hukum ‘Illegal Mining’

25-06-2022 / KOMISI III

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI dengan Kapolda Sultra Teguh Pristiwanto, dan Kajati Sultra Ramel Jesaja beserta jajaran, di Mapolda Sultra, Kendari, Jumat (24/6/2022). Foto: Nadia/Man

 

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir mengapresiasi kinerja Polda Sulawesi Tenggara dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara beserta jajaran, dalam menegakkan hukum di kasus-kasus pertambangan tanpa izin (illegal mining) yang menyangkut penjagaan dan penanganan terhadap sumber daya alam dan penerimaan negara. Adies mengatakan Komisi III DPR RI cukup memperhatikan perkembangan penegakan hukum di Sultra.

 

“Perkembangannya memang cukup baik penanganan penegakan hukum di sini, jadi hampir tidak ada ribut-ribut, tidak ada kegaduhan, dan semua bisa dikoordinasikan antar aparat penegak hukum dari atas sampai bawah. Dan juga (dari) sumber daya alam itu, devisa masuk untuk ke negara juga cukup besar dari Sulawesi Tenggara. Jadi ya alhamdulillah sekarang (penegakan hukum) bisa berjalan dengan baik,” kata Adies usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI dengan Kapolda Sultra Teguh Pristiwanto, dan Kajati Sultra Ramel Jesaja beserta jajaran, di Mapolda Sultra, Kendari, Jumat (24/6/2022). 

 

Adies melanjutkan, Polda Sultra dengan segala keterbatasan personel yang dimiliki dalam melakukan pengamanan dan penegakan hukum di kasus illegal mining, namun Polda Sultra masih tetap optimal dan maksimal melakukan razia-razia terhadap kegiatan illegal mining tersebut.  Adies juga mengingatkan Kapolda Sultra dapat mempertahankan kinerja yang sangat baik ini, terutama dalam memberantas oknum-oknum yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) besar yang justru tidak memiliki pemasukan negara yang sesuai. 

 

“Kemudian harus juga diperhatikan oknum-oknum dari ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) yang mempermainkan izin dan lain sebagainya itu juga perlu ditindaklanjuti. Bagaimana kinerja mereka, karena banyak laporan juga bahwa yang bermain adalah oknum-oknum dari ESDM. Kemudian dari apa oknum-oknum dari GAKKUM, penegakan terhadap penebangan pohon-pohon di hutan liar hutan lindung dan lain sebagainya. Jadi memang itu juga harus di cermati hal-hal tersebut,” tandas politisi Partai Golkar itu. 

 

Terkait kinerja Kejaksaan Tinggi Sultra, Adies pun menilai cukup baik, meskipun Kepala Kejaksaan Tinggi yang saat ini, baru saja menjabat selama 3 bulan, namun dengan adanya gebrakan baru terkait restorative justice atau keadilan restoratif yang sudah berjalan dan diaplikasikan hingga tingkat Kabupaten/Kota dengan intruksi yang jelas, ini merupakan suatu pencapaian yang luar biasa bagi Kejaksaan Tinggi Sultra. 

 

Dalam kesempatan yang sama, Kapolda Teguh Pristiwanto mengaku, mengenai arahan dan petunjuk yang sudah diberikan Komisi III DPR RI terkait pelaksanaan restorative justice hal ini akan dilaksanakan dengan baik di Polda Sultra.  Begitupun dengan dukungan Komisi III DPR RI, terhadap kekurangan-kekurangan di Polda Sultra, dirinya berharap semoga bisa terpenuhi di masa yang akan datang. “Sudah disampaikan dukungan dan untuk melengkapi kekurangan-kerungannya di Polda Sultra, terutama masalah anggaran dan jumlah personel. Mudah-mudahan ke depan bisa terpenuhi, walaupun tidak 100 persen,” harap Teguh. 

 

Sementara itu, Kajati Sultra Ramel Jesaja meyakini kunjungan ini dapat memberikan penguatan bagi penegakan hukum di Sultra ke depan yang lebih baik dan lebih meningkat dalam memberikan kontribusi dalam pembangunan di bidang hukum. Dalam pertemuan, ia memaparkan upaya penanganan terhadap kasus yang berkaitan dengan upaya optimalisasi penerimaan atau pendapatan negara dari sisi sumber daya alam diketahui penanganan kasus pertambangan periode 2020-2022 total terdapat 36 kasus. Saat ini, kasus illegal mining yang menonjol di Sultra meliputi sengketa atau konflik lahan hingga sengketa IUP. 

 

Turut hadir dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tenggara, yakni Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh (F-PAN), beserta sejumlah Anggota Komisi III DPR RI, di antaranya Sarifuddin Suding (F-PAN), Arteria Dahlan, Dede Indra Permana dan Johan Budi Sapto Pribowo dari F-PDI Perjuangan, Supriansa dan Bambang Heri Purnama dari F-PG, Habiburokhman (F-Gerindra), Eva Yuliana (F-NasDem), Moh. Rano Al Fath (F-PKB), dan Habib Aboe Bakar Al Habsyi (F-PKS). (ndy/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Demo Kenaikan Tarif TN Komodo, Benny K Harman Imbau Aparat Tidak Hadapi Dengan Kekerasan
03-08-2022 / KOMISI III
Unjuk rasa menentang kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo (TNK) masih terjadi. Kali ini demonstrasi dilakukan oleh warga asli Pulau...
Komisi III Apresiasi Pengamanan Pertamina Grand Prix of Indonesia MotoGP di Mandalika
22-07-2022 / KOMISI III
[Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto saat memimpin saat mengikuti rapat kerja Tim Kunker Reses Komisi III DPR RI...
Habiburokhman Minta Polda NTB Lebih Bijak Tangani Sengketa Lahan Mandalika
22-07-2022 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta agar Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Barat lebih bijak dalam menangani sengketa lahan...
UU PAS dan RUU Narkotika Jadi Solusi Kelebihan Kapasitas di Lapas 
21-07-2022 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan mengatakan, Undang-undang tentang Pemasyarakatan (PAS) yang baru disahkan dan Revisi UU Narkotika menjadi solusi...