Komisi III Minta Polda dan Kejati Sultra Tindak Tegas Pelaku ‘Illegal Mining’

25-06-2022 / KOMISI III

Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Al Habsyi saat mengikuti pertemuan Tim Kunspek Komisi III DPR RI dengan Kapolda Sultra dan Kajati Sultra, di Mapolda Sulsel, Kendari, Jumat (24/6/2022). Foto: Nadia/Man

 

Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Al Habsyi menyoroti kinerja Polda Sulawesi Tenggara dan Kejaksaan Tinggi Sultra di bidang penegakan hukum pertambangan tanpa izin (illegal mining). Habib mengingatkan Polda dan Kejati Sultra, untuk betul-betul melakukan penegakan hukum pada soal Izin Usaha Pertambangan (IUP), utamanya terkait lahan koridor dan juga menyangkut perlindungan terhadap hutan lindung.

 

“Menyangkut koridor, menyangkut hal-hal lingkungan hidup, hutan lindung, kenapa? Karena itu aset bangsa, aset NKRI yang perlu kita benahi, jangan sampai dirampok oleh pengusaha-pengusaha yang enggak jelas juntrungannya. Tetapi kalau yang sesuai hukum, yang IUP-nya jelas, kita bangga. Itu artinya berpartisipasi dalam pajak dan membangun untuk pemasukan keuangan negara,” jelas Habib usai mengikuti pertemuan Tim Kunspek Komisi III DPR RI dengan Kapolda Sultra dan Kajati Sultra, di Mapolda Sulsel, Kendari, Jumat (24/6/2022). 

 

Politisi PKS itu juga mengapresiasi kinerja Polda Sultra dalam pencapaiannya di penegakan hukum kasus narkotika. Ia menilai upaya Polda Sultra cukup aktif dan kuat. “Berbicara tentang (penanganan) narkoba, saya ucapkan selamat, karena ada penangkapan-penangkapan yang cukup signifikan, dengan jumlah kilo-kilo (narkoba) yang cukup (banyak). Artinya apa? Berarti tim narkobanya di Polda ini cukup relatif aktif dan kuat. Saya berharap ini berlanjut terus , karena (narkoba) ini akan merusak generasi muda kita ke depannya,” tegas Habib.

 

Senada dengan Habib, Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Suding juga menyoroti pertambangan liar di Sultra yang kini turut menjadi perhatian seluruh dunia. Mengingat tambang nikel yang melimpah di Sultra, yang sudah bisa dipastikan banyak juga permasalahan di dalamnya. Permasalahan yang ia soroti diantaranya adalah tumpang tindih lahan, permainan penggantian IUP hingga pemain-pemain koridor di hutan lindung. 

 

"Kita mendorong Polda Sulawesi Tenggara agar betul-betul dapat mengantisipasi hal-hal seperti ini, untuk meminimalisir persoalan-persoalan yang muncul di lapangan terkait dengan masalah illegal mining ya. Karena ini adalah menyangkut sumber daya alam kita, kekayaan alam kita yang pemanfaatannya untuk bangsa negara dan rakyat. Jangan sampai rakyat Sulawesi Tenggara jadi penonton ya, tapi mereka dari luar yang menguasai dan bermain di sektor-sektor illegal mining dan sebagainya, dan tidak ada penindakan yang cukup signifikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum,” tegas Suding. 

 

Dirinya juga meminta Kapolda dan Kajati Sultra untuk menindak tegas oknum-oknum perorangan maupun perusahaan yang terbukti bermain menggunakan dokumen terbang, dimana terdapat dokumennya, namun bermain di lahan koridor yang tidak memiliki IUP, dan menggali lahannya. Dirinya meminta hal ini dapat segera ditertibkan tanpa pandang bulu. “Saya kira ini semua perlu ditertibkan ya, perlu ditertibkan oleh aparat penegak hukum kita. Jangan karena persoalan teman, kemudian banyak telepon masuk kiri-kanan, karena ini kan pemain-pemain tidak hanya di Sulawesi Tenggara, tapi dari luar juga,” tandasnya.

 

Terakhir, politisi PAN ini juga menghargai dan mengapresiasi kinerja Kejati Sultra terkait persoalan illegal mining ini, dimana dirinya meminta Kejati Sultra untuk tidak hanya menyangkut masalah perbuatan melawan hukum tindak pidananya saja yang ditindak hukum, melainkan menyangkut persoalan Tindak Pidana Pencucian Uangnya juga harus diikuti dan diselesaikan. “Kita dorong menyangkut masalah TPPU-nya ya tindak pidana pencucian uangnya ya follow the money ini perlu ya follow the asset dan sebagainya itu perlu dikejar supaya itu memberikan efek jera,” pesan Suding. (ndy/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Demo Kenaikan Tarif TN Komodo, Benny K Harman Imbau Aparat Tidak Hadapi Dengan Kekerasan
03-08-2022 / KOMISI III
Unjuk rasa menentang kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo (TNK) masih terjadi. Kali ini demonstrasi dilakukan oleh warga asli Pulau...
Komisi III Apresiasi Pengamanan Pertamina Grand Prix of Indonesia MotoGP di Mandalika
22-07-2022 / KOMISI III
[Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto saat memimpin saat mengikuti rapat kerja Tim Kunker Reses Komisi III DPR RI...
Habiburokhman Minta Polda NTB Lebih Bijak Tangani Sengketa Lahan Mandalika
22-07-2022 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta agar Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Barat lebih bijak dalam menangani sengketa lahan...
UU PAS dan RUU Narkotika Jadi Solusi Kelebihan Kapasitas di Lapas 
21-07-2022 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan mengatakan, Undang-undang tentang Pemasyarakatan (PAS) yang baru disahkan dan Revisi UU Narkotika menjadi solusi...