Yandri Susanto: Penambahan Kuota Haji Berimbas pada Pembiayaan

27-06-2022 / KOMISI VIII

Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto. Foto: Runi/Man

 

Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menjelaskan alasan pemerintah tidak mengambil penambahan kuota haji sebanyak 10 ribu jemaah. Yaitu, khawatir mengganggu persiapan calon jemaah haji yang sudah siap berangkat. Penambahan kuota haji juga akan berimbas pada pembiayaan yang harus kembali dibicarakan antara DPR dan pemerintah.

 

Selain itu, masih kata Yandri, juga akan mengganggu posisi keuangan Pemerintah Indonesia yang sudah disetor ke Arab Saudi. Apalagi, kata dia, bila tambahan kuota diterima, uang yang disetor ke Arab Saudi menjadi tidak cukup, sehingga ada tambahan biaya yang harus disetorkan kembali.

 

“Mesti dibahas dulu sumber uangnya (subsidi jemaah haji) dari mana, siapa yang mau diberangkatkan. Kapan lagi, waktu udah mepet,” kata Yandri dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, baru-baru ini.

 

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu meminta Kementerian Agama agar penambahan kuota 10 ribu dikeluarkan dari sistem e-Hajj. Tujuannya, kata dia, agar tak mengganggu jemaah haji sebelumnya yang sudah siap berangkat. “Artinya sekarang kuota itu sudah dikeluarkan, tambahan itu belum ada wujudnya,” ujar Yandri. (rnm/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Lembaga Filantropi Selewengkan Dana, Iskan Lubis: Ada Kelemahan Regulasi
16-08-2022 / KOMISI VIII
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan, ada 176 yayasan filantropi diduga menyelewengkan dana serupa Aksi Cepat Tanggap (ACT)....
Bukhori Dukung Kemensos Usulkan Pendamping Sosial Alih Status Menjadi PPPK
10-08-2022 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf mendukung upaya Kementerian Sosial (Kemensos) mengusulkan pendamping sosial beralih status menjadi pegawai pemerintah...
Legislator Berharap UPQ Ciawi Bogor Samai Percetakan Al Quran Raja Fahd Aran Saudi
09-08-2022 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII Delmeria berharap Unit Percetakan Al Quran (UPQ) di Ciawi, Bogor bisa berstandar Internasional, menyamai percetakan Al Quran...
Komisi VIII Sarankan Kemensos Bentuk Divisi Khusus Guna Awasi Lembaga Filantropi
09-08-2022 / KOMISI VIII
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan, ada 176 temuan diduga menyelewengkan dana serupa Aksi Cepat Tanggap (ACT). Temuan...