Ahmad Najib Minta Kemenkeu Jelaskan Keputusan Penundaan Pajak Karbon

27-06-2022 / KOMISI XI

Anggota Komisi XI DPR Ahmad Najib Qodratullah. Foto: Ist/Man

 

Anggota Komisi XI DPR Ahmad Najib Qodratullah meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan kejelasan soal keputusan penundaan penerapan pajak karbon. Sebab, kegiatan pengendalian lingkungan akibat perusakan lingkungan oleh kegiatan ekonomi harus segera dilaksanakan. 

 

“Perlu kejelasan sampai kapan kondisi ini akan berlangsung,” kata Najib kepada awak media, Sabtu (25/6/2022). Menurutnya, aturan penerapan pajak karbon seharusnya berlaku pada 1 April 2022 lalu. Namun, kembali batal dilaksanakan pada 1 Juli mendatang. Ia mengakui keputusan tersebut memang sangat dilematis di tengah kampanye ekonomi hijau.

 

“Dilematis di tengah kampanye ekonomi hijau, Kemenkeu justru urung menerapkan pajak karbon. Namun saya memahami kondisi sulit ini tidak bisa lagi dihindari,” ungkap politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

 

Karenanya, Najib berharap pemerintah dapat membuat sektor perbankan di tanah air fokus kepada pembiayaan hijau. Selain itu, membangun ekosistem ekonomi hijau harus dimulai dengan penataan perangkat hukum diikuti dengan kebijakan langsung.

 

“Betul, sudah saat nya industri perbankan memberikan kucuran pembiayaan hijau. Dimulai dengan penataan perangkat hukum diikuti dengan kebijakan langsung,” tutup legislator dapil Jawa Barat II tersebut. (rdn/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Harus Cegah 'Moral Hazard', Pengelolaan Garuda Indonesia Tak Cukup Bermodal Kompetensi
01-10-2022 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Hidayatullah menekankan pengelolaan BUMN pelat merah seperti PT Garuda Indonesia, Tbk tak cukup hanya bermodal...
Satgas BLBI Harus Tagih Dana BLBI Rp110,4 Triliun
30-09-2022 / KOMISI XI
Satuan Tugas (Satgas) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) harus segera menagih dana negara sebesar Rp110,4 triliun. Pasalnya, sesuai dengan Kepres...
Puteri Komarudin Dorong BSI Jadi Motor Pengembangan Keuangan Syariah
29-09-2022 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudinmendorong Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi motor pengembangan keuangan syariah. Hal tersebut didasari...
Heri Gunawan Pertanyakan Pembiayaan BSI untuk UKM
29-09-2022 / KOMISI XI
Bank Syariah Indonesia (BSI) mengalami penurunan kinerja khusus untuk pembiayaan usaha kecil menengah (UKM). Padahal, para pelaku UKM ini banyak...