Ahmad Najib Minta Kemenkeu Jelaskan Keputusan Penundaan Pajak Karbon

27-06-2022 / KOMISI XI

Anggota Komisi XI DPR Ahmad Najib Qodratullah. Foto: Ist/Man

 

Anggota Komisi XI DPR Ahmad Najib Qodratullah meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan kejelasan soal keputusan penundaan penerapan pajak karbon. Sebab, kegiatan pengendalian lingkungan akibat perusakan lingkungan oleh kegiatan ekonomi harus segera dilaksanakan. 

 

“Perlu kejelasan sampai kapan kondisi ini akan berlangsung,” kata Najib kepada awak media, Sabtu (25/6/2022). Menurutnya, aturan penerapan pajak karbon seharusnya berlaku pada 1 April 2022 lalu. Namun, kembali batal dilaksanakan pada 1 Juli mendatang. Ia mengakui keputusan tersebut memang sangat dilematis di tengah kampanye ekonomi hijau.

 

“Dilematis di tengah kampanye ekonomi hijau, Kemenkeu justru urung menerapkan pajak karbon. Namun saya memahami kondisi sulit ini tidak bisa lagi dihindari,” ungkap politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

 

Karenanya, Najib berharap pemerintah dapat membuat sektor perbankan di tanah air fokus kepada pembiayaan hijau. Selain itu, membangun ekosistem ekonomi hijau harus dimulai dengan penataan perangkat hukum diikuti dengan kebijakan langsung.

 

“Betul, sudah saat nya industri perbankan memberikan kucuran pembiayaan hijau. Dimulai dengan penataan perangkat hukum diikuti dengan kebijakan langsung,” tutup legislator dapil Jawa Barat II tersebut. (rdn/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Tanggapi Pidato Presiden, Anis Byarwati: Pemerintah Harus Fokus Benahi Inflasi dan Kesejahteraan Rakyat
17-08-2022 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati memberi catatan atas Pidato Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah...
Mukhamad Misbakhun Apresiasi Kinerja Pemerintah Koordinasikan Penanganan Ekonomi Terdampak Covid-19
14-08-2022 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengapresiasi kinerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam mengoordinasikan penanganan masalah ekonomi, guna menangani...
Ecky Mucharam: Hentikan Pengeluaran Non-Prioritas dan Pertebal Bantalan Sosial Masyarakat
14-08-2022 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI DPR RI Ecky Awal Mucharam mendesak pemerintah untuk melakukan dua hal dalam rangka menghadapi gejolak...
Andreas Eddy Susetyo Dukung GNPIP Gotong-Royong Kendalikan Inflasi Pangan
12-08-2022 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo mendukung terbentuknya Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dalam rangka gotong-royong mengendalikan...