Industri Makanan dan Minuman Belum Dioptimalkan

27-06-2022 / KOMISI VII

Ketua Komisi VII Sugeng Suparwoto. Foto: Runi/rni

 

Komisi VII DPR RI menilai industri makanan dan minuman nasional selama ini belum dioptimalkan secara maksimal. Ini terlihat saat perang Rusia-Ukraina terjadi. Rantai pasok pangan global terganggu. Di sinilah mestinya industri makanan minuman di dalam negeri bergerak optimal memenuhi kebutuhan pangan.

 

Demikian mengemuka saat Komisi VII DPR menggelar rapat yang dipimpin Ketua Komisi VII Sugeng Suparwoto dengan Dirjen Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Senin (27/6/2022). Distribusi pasokan pangan, baik makanan maupun minuman kini tersendat akibat perang Rusia-Ukraina. Susu, gandum, dan lain-lain mengalami kekurangan pasokan.

 

"Kami mencatat situasi global sangat memprihatinkan akibat perang. Rusia dan Ukraina pemasok pangan dunia termasuk China. Rantai pasok pangan dunia terganggu dan berpengaruh terhadap sektor-sektor lain," ungkap Sugeng. Ia lalu mencontohkan, pasokan pangan yang kini terganggu adalah susu dan gandum. Susu, misalnya, bahan bakunya terus menurun di dalam negeri, sehingga impor pun meningkat.

 

"Kontribusi bahan baku susu segar dalam negeri terus menurun dan menyebabkan kenaikan bahan baku susu impor dari 75 persen di 2017 menjadi 79 persen di 2021," urai politisi Partai Nasdem itu. Di sinilah mulai terlihat, pasokan terganggu. Sebetulnya bila industri makanan dan minuman di dalam negeri dioptimalkan, maka tak ada kekurangan pasokan, bahkan tak terganggu dampak perang.

 

Pengembangan industri makanan dan minuman nasional, sambung Sugeng, belum dimanfaatkan secara optimal dari hulu hingga ke hilir. Peran Dirjen IKMA Kemenperin pun jadi keniscayaan untuk digugah kembali, membangkitkan industri makanan dan minuman dalam negeri. (mh/aha) 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Revisi Perpres BBM Bersubsidi Harus Tegaskan Kelompok Penerima
04-08-2022 / KOMISI VII
Sekali lagi Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur distribusi BBM bersubsidi diharapkan bisa kembali menegaskan kelompok yang berhak menerima. Jenis BBM...
Legislator Minta Pemerintah Revisi PP No 15 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Negara dari Batubara
03-08-2022 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto minta Pemerintah merevisi PP No 15 tahun 2022 Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan...
Legislator Minta Pemerintah Pusat Tertibkan Pemda yang Naikan Harga Gas Subsidi
01-08-2022 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah melalui Kementerian ESDM (energi dan sumber daya mineral) dan Kementerian Dalam Negeri...
Perpres BBM Harus Perbaiki Distribusi BBM Bersubsidi
29-07-2022 / KOMISI VII
Menyusul revisi Perpres No.191/2014 yang mengatur BBM bersubsidi, diharapkan distribusi BBM bersubsidi kian membaik, sehingga tepat sasaran. BBM bersubsidi sangat...