Kamrussamad Minta Tak Ada Perlakuan Istimewa bagi Tempat Hiburan Tertentu di Jakarta

27-06-2022 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad. Foto: Mentari/rni

 

 

Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad meminta tidak ada perlakuan istimewa bagi tempat hiburan tertentu di Jakarta. Termasuk, salah satunya Holywings. Sebab, menurutnya, selama ini tempat hiburan tersebut terdaftar dengan objek pajak sebagai restoran bukan sebagai tempat hiburan.

 

“Apakah setoran pajak Holywings sudah sesuai aturan? Apakah status Holywings itu restoran atau tempat hiburan? Kalau nomor objek pajaknya adalah restaurant, kenyataannya di Holywings juga menyediakan hiburan,” jelas Kamrussamad kepada awak media, Senin (27/6/2022).

 

Karena itu, Kamrussamad mendesak mitra kerja Komisi XI DPR RI, yakni Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk memeriksa setoran pajak Holywings. Ia menyebut iuran pajak Holywings sewajarnya diperiksa mengingat usahanya sudah sangat besar dan menyebar.

 

“Saya tentunya turut menyayangkan cara berpromosi hiburan Holywings yang baru dilakukan baru-baru ini. Namun, sebagai mitra kerja Dirjen Pajak di DPR, saya ingin menyoroti terkait setoran pajak Holywings,” urai Anggota DPR RI daerah pemilihan (dapil) Jakarta III ini.

 

Sehingga, ia meminta tak ada perlakuan istimewa bagi usaha hiburan malam tersebut. "Jangan sampai muncul kesan perlakuan istimewa terhadap Holywings dibanding dengan usaha hiburan lainnya,” tutup Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI ini.

 

Diketahui, Pemprov DKI Jakarta secara resmi telah mencabut izin usaha seluruh outlet Holywings yang ada di Jakarta. Pencabutan izin oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta tersebut berdasarkan rekomendasi dan temuan pelanggaran dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (DPPKUKM).

 

Penelusuran lebih lanjut, Holywings Group juga ternyata melanggar beberapa ketentuan dari DPPKUKM Provinsi DKI Jakarta, terkait penjualan minuman beralkohol di 12 outlet Holywings Group di DKI Jakarta. Di mana, pelaku usaha hanya memiliki Surat Keterangan Pengecer (SKP) Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 47221 untuk pengecer minuman beralkohol, yang mana penjualan minuman beralkohol hanya diperbolehkan untuk dibawa pulang dan tidak untuk diminum di tempat. (rdn/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Tanggapi Pidato Presiden, Anis Byarwati: Pemerintah Harus Fokus Benahi Inflasi dan Kesejahteraan Rakyat
17-08-2022 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati memberi catatan atas Pidato Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah...
Mukhamad Misbakhun Apresiasi Kinerja Pemerintah Koordinasikan Penanganan Ekonomi Terdampak Covid-19
14-08-2022 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengapresiasi kinerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam mengoordinasikan penanganan masalah ekonomi, guna menangani...
Ecky Mucharam: Hentikan Pengeluaran Non-Prioritas dan Pertebal Bantalan Sosial Masyarakat
14-08-2022 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI DPR RI Ecky Awal Mucharam mendesak pemerintah untuk melakukan dua hal dalam rangka menghadapi gejolak...
Andreas Eddy Susetyo Dukung GNPIP Gotong-Royong Kendalikan Inflasi Pangan
12-08-2022 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo mendukung terbentuknya Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dalam rangka gotong-royong mengendalikan...