Hermanto Ingatkan Ancaman Nyata Krisis Pangan kepada Pemerintah

27-06-2022 / BADAN ANGGARAN

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Hermanto usai Rapat Banggar DPR RI bersama Pemerintah dan Bank Indonesia. Foto: Jaka/nvl

 

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Hermanto mengingatkan ancaman nyata akan terjadinya krisis pangan. Hal itu sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu, sehingga antisipasi terhadap hal tersebut harus tercermin dalam merancang anggaran, khususnya di Tahun Anggaran 2023.

 

“Saya pikir DPR dan menteri juga harus bertanggung jawab. Jadi, saya melihat dalam anggaran ini ada hal-hal yang berkaitan dengan mencegah krisis pangan ini perlu diintegrasikan sebaik mungkin,” ujar Hermanto dalam Rapat Banggar DPR RI bersama Pemerintah dan Bank Indonesia, di Ruang Rapat Banggar DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (27/6/2022).

 

Ia menegaskan implementasi kebijakan dalam mencegah terjadinya krisis tersebut harus dilakukan secara serius. Hal itu terjadi karena, pertama, adanya perubahan iklim yang tidak bisa dikendalikan. Kedua, terjadinya alih fungsi lahan. Ketiga, soal pembangunan infrastruktur irigasi yang perlu didukung sekuat mungkin. “Juga termasuk produk pangan impor ini perlu kita kendalikan. Sehingga kita betul-betul mewujudkan kedaulatan pangan,” tutup Anggota Fraksi PKS DPR RI ini.

 

Diketahui, Presiden Jokowi sebelumnya menjelaskan ancaman Krisis pangan yang disebabkan perang antara Rusia dan Ukraina menjadi tantangan tersendiri bagi sejumlah negara tak terkecuali Indonesia. Dalam KTT BRICS High Level Dialogue on Global Development, Presiden Jokowi mengatakan dunia saat ini tak hanya dihadapkan pada tantangan dari sisi pangan, melainkan juga dari sisi stabilitas keuangan.

 

Pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun ini diperkirakan turun 1 persen menjadi 2,6 persen. Sementara itu, tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG's juga diyakini akan semakin tertunda secara signifikan. "Kita harus bertindak sekarang agar tidak terjadi dekade pembangunan yang hilang," kata Jokowi. (rdn/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pemerintah Perlu Renegosiasi Kontrak Pembelian Minyak Bumi Guna Dapatkan Harga Lebih Ekonomis
12-08-2022 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mendorong pemerintah lakukan renegosiasi kontrak pembelian minyak bumi guna mendapatkan harga yang lebih ekonomis....
Kenaikan Harga Energi Bersubsidi Harus Pertimbangkan Kondisi Ekonomi Rakyat
12-08-2022 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menjelaskan telah lama Indonesia tidak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak, LPG, dan...
Pemerintah Perlu Ubah Subsidi Energi dari Berbasis Komoditas Jadi Berorientasi pada Orang Berhak
12-08-2022 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mendesak pemerintah tentang perlunya mengubah subsidi energi, dari yang semula berbasis komoditas...
Pertumbuhan Kuartal II 2022 Modal Penting Hadapi Tekanan Eksternal
07-08-2022 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomikuartal II 2022 di level 5,44 persen (year on...