Komisi V Minta Kementerian PUPR Tingkatkan Serapan Anggaran

28-06-2022 / KOMISI V

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaifullah Tamliha. Foto: Arief/rni

 

 

Komisi V DPR RI meminta kepada Sekretaris Jenderal, Inspekstur Jenderal, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR, agar meningkatkan penyerapan anggaran sesuai target penyerapan anggaran tahun anggaran 2022.

 

"Terkait dengan evaluasi pelaksanaan APBN TA 2022, Komisi V DPR RI meminta Setjen, Itjen, BPSDM, dan BPIW Kementerian PUPR untuk meningkatkan penyerapan anggaran sesuai target penyerapan TA 2022," ungkap Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaifullah Tamliha di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (27/6/2022).

 

Dalam rapat ini, Komisi V DPR RI sepakat dengan Sekjen, Irjen, Kepala BPSDM, dan Kepala BPIW Kementerian PUPR untuk menyesuaikan rincian program dan menyempurnakan RKA K/L masing-masing eselon I dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2023 secara lebih konkret, sesuai dengan saran dan pendapat serta usulan Komisi V DPR RI yang disampaikan dalam rangkaian proses pembicaraan pendahuluan RAPBN TA 2023 dengan mengedepankan prinsip good governance.

 

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah menyampaikan capaian serapan anggaran Kementerian PUPR hingga bulan mei sebesar 33,4 persen atau Rp197,8 miliar dari total pagu anggaran tahun 2022 sebesar Rp591,7 miliar.

 

"Per 17 Juni 2022 realisasi keuangan Setjen sebesar Rp197,88 miliar atau bergerak lebih cepat dari 10% dibandingkan akhir Mei lalu, sehingga capaiannya 33,4 persen dengan capaian fisik 32,29 persen. Sehingga rencana serapan hingga akhir 2022 yang kami ajukan 93,5 persen," kata Zainal.

 

Ia menambahkan, untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam rangka memberikan kemudahan dam kecepatan layanan. Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR melakukan transformasi di bidang pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi.

 

"Diantaranya di Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri kita terapkan integrated e-monitoring. Untuk pemantauan secara real time pelaksanaan pembangunan infrastruktur PUPR, Biro Kepegawaian dan Organisasi dan Tata Laksana dengan aplikasi e-HRM, untuk dukungan implementasi sistem merit ASN PUPR, Biro Keuangan dengan e-keuangan PUPR untuk pemantauan pelayanan keuangan secara elektronik," katanya.

 

Selain itu, Setjen Kementerian PUPR melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi juga telah mengembangkan aplikasi Sahabat PUPR, sebagai upaya implementasi pelayanan publik dalam genggaman dan aspirasi untuk memudahkan penyampaian aspirasi masyarakat. (ann/aha) 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Berharap Semua Pihak Duduk Bersama Terkait Rencana Proyek Kereta Api Sulsel
12-08-2022 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR RI Hamka B Kady berharap agar Balai Kereta Api, Pemerintah Provinsi Sulsel, dan Pemkot Makassar duduk...
Komisi V Meminta Evaluasi Berkala pada Pelayanan Jasa Aplikasi Ojol
10-08-2022 / KOMISI V
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta adanya evaluasi berkala terhadap penerapan aturan baru kenaikan tarif ojek online (ojol). Khususnya,...
Kenaikan Tarif Ojol Harus Dibarengi dengan Peningkatkan Pelayanan dan Jaminan Keselamatan
10-08-2022 / KOMISI V
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengingatkan perusahaan aplikasi ojek online (ojol) agar meningkatkan pelayanan seiring dengan tarif ojol yang...
Membangun Kereta Api Harus dengan Perhitungan yang Cermat  
10-08-2022 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR RI Hamka Baco Kady mengatakan sudah mencermati laporan yang disampaikan Balai Kereta Api, tentang proyek kereta...