Sufmi Dasco Dorong Komisi III Percepat Pembahasan Revisi UU Narkotika

28-06-2022 /
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima aspirasi dari Santi Warastuti, ibu dari Fika yang mengalami penyakit Cerebral Palsy (CP) yang beberapa lalu viral di sosial media saat Car Free Day (CFD). Foto: Dok/rni

 

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima aspirasi dari Santi Warastuti, ibu dari Fika yang mengalami penyakit Cerebral Palsy (CP) yang beberapa lalu viral di sosial media saat Car Free Day (CFD) di Jakarta, karena membutuhkan ganja untuk kebutuhan medis. Kedatangan ibu tersebut ditemani oleh Singgih, seorang pengacara yang melakukan Judicial Review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar ganja untuk kebutuhan medis diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

 

Pasca menerima aspirasi tersebut, Sufmi Dasco menegaskan pihaknya akan mendorong adanya Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III yang saat ini sedang membahas Revisi UU Narkotika. Salah satunya adalah mendorong adanya legalisasi ganja hanya untuk kebutuhan medis. “Kalau kita sempat minggu ini atau kalau tidak sebelum masuk masa reses untuk RDP,” ujar Dasco kepada awak media usai audiensi, di Ruang Rapat Pimpinan DPR RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (28/6/2022).

 

Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan itu memastikan RDP tersebut akan dikoordinasikan oleh Komisi III dengan memanggil pihak-pihak terkait, termasuk Kementerian Kesehatan. Di sisi lain, ia pun mengakui jika langkah untuk melegalisasi ganja akan menuai pro dan kontra. “Namun yang namanya aspirasi, kan semua harus kita akomodir baik pihak pro maupun kontra,” tegas politisi Partai Gerindra itu.

 

Di sisi lain, Santi Warastuti mengaku bersyukur telah diterima aspirasinya oleh Pimpinan DPR. Ia memohon dukungan, baik bagi anaknya maupun anak-anak lainnya, yang sama-sama mengidap penyakit CP. “Ganja ini terutama untuk mengatasi kejangnya. Karena setiap anak CP itu hampir semuanya disertai kejang. Setiap kejang terjadi pasti mengalami kemunduran kondisi klinis. “Dan itu sangat menyakitkan bagi kami karena untuk maju (sembuh) sedikit saja susah sekali karena disertai kejang,” ujarnya seraya menahan isak tangis.

 

Selain itu, Singgih menjelaskan sejauh ini upaya untuk JR ke MK atas UU tersebut belum diketahui. Oleh karena pembahasannya baru dibahas di internal dewan komisi hakim, lalu setelah itu akan dikeluarkan legal opinion. Setelah para hakim MK tersebut sepakat baru disusun draf keputusan, dan para pihak pemohon JR baru diundang untuk pembacaan hasil putusan. “Jadi masih lama. Karena hukum acara MK tidak mengatur kapan tiap perkara maksimal diputus. Jadi kita masih menunggu,” ujarnya yang mengaku telah menunggu dua tahun putusan MK sejak gugatan dilayangkan pada November 2020. (rdn/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Terkait Usul Penghapusan Jabatan Gubernur, Dasco: Masih Perlu Dikaji
31-01-2023 /
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad angkat bicara soal usulan yang diungkapkan Wakil...
Sufmi Dasco Minta Komisi Teknis Temukan Titik Permasalahan Kasus Meikarta
27-01-2023 /
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco mengungkapkan bahwa pihaknya meminta kepada komisi teknis di DPR untuk melakukan supervisi terkait kasus...
Sufmi Dasco Nilai Gugatan Presidential Threshold ke MK Wajar dan Sah
26-01-2023 /
Wakil ketua DPR RI Sufmi Dasco menilai gugatan yang dilayangkan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang...
Sufmi Dasco Respon Aspirasi Penambahan Masa Jabatan Kades melalui Revisi UU Desa
17-01-2023 /
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menemui massa pengunjuk rasa yang berasal dari para perangkat desa se-Indonesia, di depan...