Komisi VI Dorong Perhutani Lakukan Transformasi Teknologi dan Digital

29-06-2022 / KOMISI VI

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima saat membacakan kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi VI DPR RI dengan Perum Perhutani, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (29/06/2022). Foto: Oji/Man

 

Komisi VI DPR RI mendorong Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) melakukan inovasi-inovasi usaha, termasuk transformasi teknologi dan digital serta pemanfaatan data untuk tujuan yang bersifat prediktif. Sehingga mampu mendukung peningkatan produktivitas usaha denga tetap memeprhatikan pngembanga berwawasan lingkungan.

 

Selain itu, Komisi VI DPR RI juga meminta Perum Perhutani untuk meningkatkan peran dan fungsinya dalam mendukung kelestarian hutan  nasional termasuk kontribusi pada perekonomian setempat melalui peningkatan partisipasi masyarakat Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) setempat dalam kegiatan usaha perusahaan.

 

"Perum Perhutani harus memiliki peran strategi dalam mendukung sistem kelestarian lingkungan, sistem sosial budaya dan sisitem perekonomuan rakyat keuhutanan,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima saat membacakan kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi VI DPR RI dengan Perum Perhutani, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (29/06/2022). 

 

Kemudian, Perum Perhutani juga diminta meningkatkan sinergi dengan BUMN-BUMN di bidang perkebunan dan pangan, yaitu PT Perkebunan Nusantara Group dan PT Rajawali Nusantara Indonesia atau ID Food. “Untuk meningkatkan produktivitas sektor perkebunan dan kehutanan nasional serta mewujudkan ketahanan pagan nasional. Perun Perhutani perlu melakukan percepatan intergrasi bisnis dari hulu ke hilir dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan kinerja perusahaan,” lanjut Aria Bima. 

 

Perum Perhutani juga diminta berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk memastikan status dan luas kawasan yang dikelola oleh perusahaan dalam rangka mencegah pengambilalihan kawasan yang dikelola oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung-jawab. “Perum Perhutani juga perlu untuk menyusun strategi mitigasi resiko terkait implementasi kebijakan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) dalam rangka meminimalisasi dampak kebijakan tersebut terhadap kinerja perusahaan,” kata politisi PDI-Perjuangan itu. 

 

Terakhir, kata Aria Bima, Komisi VI DPR RI meminta Perum Perhutani beserta anggota holding untuk menerapkan Good Corporate Governance dengan baik dan konsisten serta meningkatkan fungsi pengawasan terhadap seluruh kawasan hutan yang dikelola untuk mencegah terjadinya legal logging, transaksi usaha yang tidak transparan serta tindak kejahatan lainnya yang berdampak negatif pada kinerja perusahaan. (rnm/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi VI Harap Pemerintah Kaji Ulang Wacana Naikkan Harga BBM Bersubsidi
16-08-2022 / KOMISI VI
Naiknya harga minyak dunia akhir-akhir ini secara langsung telah berimbas pada naiknya harga Bahan Bakar Minyak Non-Subsidi di Indonesia. Hal...
Komisi VI Akan Bahas Persoalan BBM Bersubsidi dengan Pertamina
16-08-2022 / KOMISI VI
Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza mengatakan Komisi VI DPR RI akan memanggil jajaran direksi PT Pertamina pada Masa...
Subardi: Pembangunan Pariwisata Jangan Hanya Fokus pada Infrastruktur Fisik
12-08-2022 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Subardi menegaskan, pariwisata bukan hanya berbicara tentang pengembangan infrastruktur fisik seperti dukungan bandara, jalan, hotel,...
Andre Rosiade Soroti Beda Suara Menteri Soal Wacana Kenaikan Harga Mi Instan
11-08-2022 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade meminta menteri-menteri tidak membuat bingung rakyat akibat perbedaan pendapat. Ini menyusul isu terkait...