BBM Bersubsidi Butuh Pengawasan Ketat

30-06-2022 / KOMISI VII

Anggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwitasari. Foto: Muncen/rni

 

Penerapan aplikasi MyPertamina untuk mengakses BBM bersubsidi jenis solar dan pertalite butuh pengawasan ketat. Kebocoran BBM bersubsidi ke industri atau kelompok mampu harus dihindari, agar program subsidi ini tepat sasaran. Anggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwitasari menilai, program digital MyPertamina membutuhkan pula sosialisasi masif dan setelah itu akan dilakukan evaluasi untuk penyempurnaan. Dengan begitu, kelompok masyarakat berdaya beli rendah bisa menikmati.

 

"Masih butuh sosialisasi dan penyempurnaan bagaimana melakukan upaya agar BBM bersubsidi dinikmati masyarakat yang membutuhkan dan tidak ada kebocoran ke industri atau kelompok pemilik kendaraan mewah yang mengonsumsi BBM bersubsidi," harap Diah saat diwawancara Parlementaria via Whatsapp, Kamis (30/6/2022). Hanya saja, masih banyak kendala di awal program ini diluncurkan, yaitu masyarakat yang tidak memiliki handphone (HP) atau HP-nya bukan smartphone. Ini belum diantisipasi dengan baik.

 

Masalah kedua, lanjut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, HP bisa berpindah tangan. Bisa saja HP milik seseorang, tapi aplikasinya di HP lain, kemudian digunakan orang yang tidak berhak. Inilah beberapa masalah teknis yang perlu diatasi segera. "Karena sasaran adalah masyarakat yang tidak mampu, berarti pertanyaan berikutnya kalau mereka tidak mampu apakah memiliki gadget atau HP yang bisa meng-install," kata Diah lagi.

 

Ia menilai, tujuan program MyPertamina ini baik. Tinggal bagaimana sosialisasinya dilakukan secara sungguh-sungguh dan cermat. Dengan program ini pula, bisa terdata siapa saja kelompok masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi BBM. Pengawasan sekali lagi jadi kunci sukses program tersebut, tutup legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat II ini. (mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Rofik Hananto: Asumsi Harga Minyak Mentah RAPBN 2023 Cukup Moderat
17-08-2022 / KOMISI VII
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 yang disampaikan Presiden Joko Widodo di DPR RI, angka asumsi harga...
Pemerintah Harus Awasi Anggaran Subsidi yang Terus Membengkak
16-08-2022 / KOMISI VII
Pemerintah menganggarkan dana subsidi sebesar Rp502 triliun dalam pengantar RAPBN 2023. Anggaran subsidi tersebut mayoritas digunakan untuk menyubsidi sektor energi....
Legislator Minta Pertamina Transparan Jelaskan Ketidaksesuaian Stok dan Fakta Pertalite di Lapangan
14-08-2022 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Nurhasan Zaidi meminta Pertamina secara transparan menjelaskan ketidaksesuaian antara stok dan fakta mengenai ketersediaan bahan...
Legislator: Transaksi Tesla Itu Dengan China, Bukan Indonesia
10-08-2022 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto minta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Panjaitan lebih memperhatikan...