RUU KIA yang Atur Cuti Melahirkan 6 Bulan Disahkan Jadi Inisiatif DPR Hari Ini

30-06-2022 /

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani. Foto: Kresno/rni

 

 

DPR RI pada hari ini, Kamis (30/6/2022), akan menggelar Rapat Paripurna dengan beberapa agenda pembahasan. Salah  satunya adalah pengesahan Rancangan Undang-undang Ibu dan Anak (RUU KIA) sebagai RUU inisiatif DPR. Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mengatakan, RUU KIA akan menjadi pedoman bagi negara untuk memastikan anak-anak generasi penerus bangsa memiliki tumbuh kembang yang baik agar menjadi sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

 

Dalam RUU KIA ini, kata Puan dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Kamis (30/6/2022), salah satu yang didorong DPR adalah cuti melahirkan bagi ibu pekerja selama 6 bulan. DPR juga menginisiasi cuti ayah selama 40 hari untuk mendampingi istrinya yang baru saja melahirkan. Selain itu, ada juga aturan mengenai penyediaan fasilitas tempat penitipan anak (daycare) di fasilitas umum dan tempat bekerja. RUU KIA pun menjadi salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan stunting di Indonesia.

 

Sebelum pengambilan keputusan RUU KIA sebagai RUU inisiatif DPR, Rapat Paripurna akan mendengarkan pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU ini. Puan berharap Pemerintah segera memberi respons usai RUU KIA disahkan sebagai RUU inisiatif DPR sehingga proses pembahasan bisa segera dilakukan.

 

“Lewat RUU ini, kita ingin memastikan setiap hak ibu dan anak dapat terpenuhi. Termasuk hak pelayanan kesehatan, hak mendapatkan fasilitas khusus dan sarana prasarana di fasilitas umum, hingga kepastian bagi ibu tetap dipekerjakan usai melahirkan,” jelas perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

 

Rapat Paripurna DPR hari ini juga beragendakan pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan mengenai RUU tentang Provinsi Sumatera Barat, Riau, Jambi, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Kemudian DPR dijadwalkan mengesahkan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Agenda selanjutnya adalah penyampaian laporan Banggar DPR atas pembicaraan pendahuluan RAPBN 2023.

 

Selain itu, dewan pun akan mendengarkan penyampaian keterangan Pemerintah terhadap RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021. Dilanjutkan dengan laporan Komisi III DPR atas hasil pembahasan Calon Hakim Agung dan Calon Hakim ad hoc tipikor pada Mahkamah Agung tahun 2021/2022. (sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Jelang Sidang Tahunan 2022, Ketua DPR RI Tinjau Persiapan Sidang
12-08-2022 /
Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani melakukan peninjauan terhadap persiapan Sidang Tahunan 2022 yang akan diselenggarakan pada 16 Agustus...
Ketua DPR: Pemerintah Harus Bersiap Hadapi Krisis Pertalite
11-08-2022 /
Pada pekan-pekan ke depan, Pertalite diprediksi akan semakin langka. Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani pun mengingatkan pemerintah agar...
Puan Maharani: Publik Menunggu Penuntasan Kasus Penembakan Brigadir J Secara Transparan
09-08-2022 /
Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani meminta Polri untuk segera menuntaskan kasus penembakan yang menyebabkan tewasnya Brigadir Nofriansyah Yoshua...
Indonesia Juara Umum ASEAN Para Games 2022, Puan: Terima Kasih Pahlawan Olahraga
08-08-2022 /
Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mengapresiasi para atlet disabilitas yang mampu membawa Indonesia keluar sebagai juara umum ASEAN...