Anggota DPR Soroti Pilot yang Menjabat Direksi Garuda Indonesia

30-06-2022 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI I Nyoman Parta. Foto: Muncen/rni

 

 

Anggota Komisi VI DPR RI I Nyoman Parta menyoroti banyaknya pilot yang menjabat dalam direksi PT Garuda Indonesia (Persero). Menurutnya hal tersebut dapat mengganggu kinerja direksi Garuda Indonesia bahkan dapat menimbulkan konflik internal karena banyaknya jabatan penting yang justru diisi oleh pilot. Terlebih dalam kondisi Garuda saat ini yang sedang berbenah.

 

Hal tersebut disampaikan Nyoman dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Direktur Utama PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan Direktur Utama PT Semen Kupang, terkait pembahasan mengenai pendalaman inisiatif corporate action tahun 2022, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (30/6/2022).


"Saya hitung ya, ada direktur human capital itu diisi oleh pilot, terus ada vice president untuk human capital-nya juga, vice president untuk risiko manajemen juga, vice president untuk kontrol dan untuk learning dan development juga pilot, terus vice president untuk corporate dan corporate safety juga pilot, terus SN untuk operation training juga pilot, dan yang terakhir adalah vice president untuk training dan controlling itu banyak diisi oleh pilot," ujar politisi PDI-Perjuangan ini.

 

Nyoman menilai, banyaknya pilot yang menjabat dalam direksi Garuda dapat menimbulkan konflik serius yang terjadi di internal Garuda. Terlebih, pilot-pilot yang menjabat tersebut selain memegang jabatan juga masih harus terbang. “Jadi informasi ini kan saya dapatkan dari orang dalam, itu menimbulkan konflik yang serius di dalam ketika justru diharapkan Garuda berbenah. Yang menariknya adalah mereka juga dapat tunjangan jabatan dan dapat GHA, dapat juga tunjangan instruktur dan mereka juga sekali waktu juga terbang," jelasnya.

 

Selain itu, menurut Nyoman, jika direksi Garuda banyak diisi oleh pilot, dapat mengganggu pejabat-pejabat lain yang memang meniti karir yang berkaitan dan sesuai dengan bidangnya masing-masing. "Tolong dijawab, ini mungkin tidak banyak yang tahu, karena informasinya dari orang dalam dan mereka menyebutnya ini semuanya pilot dan mengganggu pejabat-pejabat yang sebelumnya memang meniti karier yang berkaitan dengan bidangnya masing-masing. Jadi ya kalau terbang yang terbang ya kalau sudah jadi pilot senior ya pilot senior tidak mengambil jabatan-jabatan yang memang sudah dipersiapkan dari pejabat karir yang lain," tegasnya.

 

Untuk itu, Nyoman berharap sebagai perusahaan kebanggan nasional, nantinya tidak ada lagi persoalan-persoalan yang terjadi di tubuh Garuda. "Kami berharap tidak lagi ada persoalan persoalan penyimpangan keuangan korupsi di tubuh Garuda. Oleh karena itu dalam kesempatan ini kami ingin memberikan masukan karena banyak juga menerima masukan terhadap persoalan personalia di Garuda ternyata di Garuda ada hal-hal yang menimbulkan konflik internal karena banyaknya jabatan-jabatan penting di pusat itu yang justru diisi oleh pilot," ungkap legislator dapil Bali tersebut. (bia/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi VI Soroti Sistem Kelistrikan di Aceh
09-08-2022 / KOMISI VI
Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI menyoroti sistem kelistrikan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), yang sampai saat...
Komisi VI Soroti Peran BUMN dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Aceh
09-08-2022 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima mengatakan, terdapat hal yang korelatif, antara peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN)...
Legislator Tolak Penggunaan APBN Untuk Biayai Pembengkakan Proyek Kereta Cepat
04-08-2022 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Amin AK menolak penggunaan APBN untuk membiayai cost overrun atau beban pembengkakan biaya dari proyek...
Perpres Distribusi BBM Direvisi, Rudi Hartono Ingatkan Perlunya Sosialisasi Masif ke Masyarakat
04-08-2022 / KOMISI VI
Pemerintah saat ini masih menggodok Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM....