Anggota DPR Soroti Pilot yang Menjabat Direksi Garuda Indonesia

30-06-2022 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI I Nyoman Parta. Foto: Muncen/rni

 

 

Anggota Komisi VI DPR RI I Nyoman Parta menyoroti banyaknya pilot yang menjabat dalam direksi PT Garuda Indonesia (Persero). Menurutnya hal tersebut dapat mengganggu kinerja direksi Garuda Indonesia bahkan dapat menimbulkan konflik internal karena banyaknya jabatan penting yang justru diisi oleh pilot. Terlebih dalam kondisi Garuda saat ini yang sedang berbenah.

 

Hal tersebut disampaikan Nyoman dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Direktur Utama PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan Direktur Utama PT Semen Kupang, terkait pembahasan mengenai pendalaman inisiatif corporate action tahun 2022, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (30/6/2022).


"Saya hitung ya, ada direktur human capital itu diisi oleh pilot, terus ada vice president untuk human capital-nya juga, vice president untuk risiko manajemen juga, vice president untuk kontrol dan untuk learning dan development juga pilot, terus vice president untuk corporate dan corporate safety juga pilot, terus SN untuk operation training juga pilot, dan yang terakhir adalah vice president untuk training dan controlling itu banyak diisi oleh pilot," ujar politisi PDI-Perjuangan ini.

 

Nyoman menilai, banyaknya pilot yang menjabat dalam direksi Garuda dapat menimbulkan konflik serius yang terjadi di internal Garuda. Terlebih, pilot-pilot yang menjabat tersebut selain memegang jabatan juga masih harus terbang. “Jadi informasi ini kan saya dapatkan dari orang dalam, itu menimbulkan konflik yang serius di dalam ketika justru diharapkan Garuda berbenah. Yang menariknya adalah mereka juga dapat tunjangan jabatan dan dapat GHA, dapat juga tunjangan instruktur dan mereka juga sekali waktu juga terbang," jelasnya.

 

Selain itu, menurut Nyoman, jika direksi Garuda banyak diisi oleh pilot, dapat mengganggu pejabat-pejabat lain yang memang meniti karir yang berkaitan dan sesuai dengan bidangnya masing-masing. "Tolong dijawab, ini mungkin tidak banyak yang tahu, karena informasinya dari orang dalam dan mereka menyebutnya ini semuanya pilot dan mengganggu pejabat-pejabat yang sebelumnya memang meniti karier yang berkaitan dengan bidangnya masing-masing. Jadi ya kalau terbang yang terbang ya kalau sudah jadi pilot senior ya pilot senior tidak mengambil jabatan-jabatan yang memang sudah dipersiapkan dari pejabat karir yang lain," tegasnya.

 

Untuk itu, Nyoman berharap sebagai perusahaan kebanggan nasional, nantinya tidak ada lagi persoalan-persoalan yang terjadi di tubuh Garuda. "Kami berharap tidak lagi ada persoalan persoalan penyimpangan keuangan korupsi di tubuh Garuda. Oleh karena itu dalam kesempatan ini kami ingin memberikan masukan karena banyak juga menerima masukan terhadap persoalan personalia di Garuda ternyata di Garuda ada hal-hal yang menimbulkan konflik internal karena banyaknya jabatan-jabatan penting di pusat itu yang justru diisi oleh pilot," ungkap legislator dapil Bali tersebut. (bia/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi VI Jajaki Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-UEA
04-10-2022 / KOMISI VI
Demi membangun kemitraan ekonomi yang lebih baik, Komisi VI DPR RI membahas rencana pengesahan persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif antara Pemerintah...
Kemitraan Sukarela RI-UK Harus Tetap Perhatikan Aspek Lingkungan dan Masyarakat
04-10-2022 / KOMISI VI
Komisi VI DPR RI baru saja menyetujui Pengesahan Persetujuan Kemitraan Sukarela antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Inggris Raya (UK)...
Persetujuan Kemitraan Sukarela RI-UK Diharapkan Berdampak Luas Bagi Pengusaha
03-10-2022 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI Muslim berharap rencana pengesahan persetujuan kemitraan sukarela antara Pemerintah RI dan Kerajaan Inggris Raya tentang penegakan hukum...
Nusron Wahid Harap Sertifikasi Perawat Indonesia Masuk Paket Perjanjian Kemitraan Ekonomi dengan UAE
03-10-2022 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid berharap agar dalam Rencana Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia...