Komisi VII: Negara Berpotensi Kehilangan Pendapatan dari Cukai Rokok

01-07-2022 / KOMISI VII

Anggota Komisi VII DPR RI Sartono Hutomo saat memimpin RDP dan peninjauan lapangan Tim Kunspek Komisi VII DPR RI ke Kantor PT Djarum, Kudus, Jawa Tengah, Kamis (30/6/2022). Foto: Dipa/nvl

 

Anggota Komisi VII DPR RI Sartono Hutomo mengatakan, Komisi VII DPR RI memberikan concern pada industri rokok. Perkembangan industri tembakau harus dipantau dan terus diberikan solusi. Karena negara kemungkinan banyak terjadi potensi kehilangan pendapatan dari pajak cukai yang nilainya hampir menyentuh 20 persen.

 

“Nilai ini cukup fantastis,” ujar Sartono saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan peninjauan lapangan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Industri AGRO Kementerian Perindustrian, Dirut PT Djarum Kudus, Bupati Kudus, dan Kadis Perindustrian Provinsi Jawa Tengah, serta pihak terkait lainnya di Kantor PT Djarum, Kudus, Jawa Tengah, Kamis (30/6/2022).

 

Politisi Partai Demokrat ini juga menyampaikan bahwa industri rokok harus siap menghadapi tekanan baru dalam berbagai aspek.  Tekanan yang datang dengan tujuan supaya industri ini bisa bertahan, seiring dengan banyaknya permintaan pasar dan kemajuan teknologi saat ini.

 

“Serapan tenaga kerja sudah luar biasa, seperti buruh, petani dan juga pajak. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) tadi, kita mendapatkan masukan-masukan yang luar biasa, dimana industri rokok lokal harus siap menghadapi tekanan seiring dengan perkembangan zaman. Ditambah banyaknya kompetitor yang masuk, termasuk produk-produk impor, bahkan rokok elektrik,” tuturnya.

 

Legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur VII tersebut mengapreasisi kebijakan yang dilaksanakan direksi PT Djarum Kudus dalam memberikan kesejahteraan kepada karyawannya. Dengan banyak melibatkan masyarakat sekitar, tanggung jawab sosial (corporate social responsibility) yang diberikan PT Djarum tidak hanya pada karyawannya, tetapi juga teruntuk masyarakat umum.

 

“Dalam hal tanggung jawab sosial, PT Djarum sangat memerhatikan karyawannya, yaitu dengan memberikan jaminan sosial, berupa jaminan kesehatan, hadiah tahunan, tunjangan, jaminan kecelakan, serta jaminan pensiun. Tidak hanya itu, dari paparan tadi bahkan PT Djarum juga memberikan beasiswa pendidikan pada anak-anak karyawan sehingga dapat melanjutkan pendidikannya dengan baik,” apresiasi Sartono.

 

Menindaklanjuti potensi kehilangan pendapatan negara dari cukai rokok ini, Komisi VII DPR RI akan segera membuat panja pada industri tembakau ini. Sartono bersama Anggota Komisi VII DPR RI lainnya segera membahas dalam rapat internal. Hal ini berkaitan dengan masukan-masukan yang diberikan dan diharapkan mitra dalam hasil tinjauan lapangan dan RDP di PT Djarum. (dip/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Minta Pertamina Transparan Jelaskan Ketidaksesuaian Stok dan Fakta Pertalite di Lapangan
14-08-2022 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Nurhasan Zaidi meminta Pertamina secara transparan menjelaskan ketidaksesuaian antara stok dan fakta mengenai ketersediaan bahan...
Legislator: Transaksi Tesla Itu Dengan China, Bukan Indonesia
10-08-2022 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto minta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Panjaitan lebih memperhatikan...
Komisi VII Desak KESDM Bentuk BLU DMO Batu Bara
09-08-2022 / KOMISI VII
Komisi VII DPR RI mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) merealisasikan pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) untuk Domestic...
Jaga Kebutuhan Energi Domestik, Krisis Batu Bara Harus Disikapi Serius
09-08-2022 / KOMISI VII
Krisis batubara di Tanah Air harus segera disikapi serius. Pemerintah sempat melarang ekspor batubara untuk beberapa saat. Perlu diingatkan kembali...