BAKN Desak Kementerian ATR Terbitkan PP tentang Tarif Pengukuran dan Pemetaan Batas

04-07-2022 / B.A.K.N.

Ketua BAKN DPR RI Wahyu Sanjaya saat membacakan kesimpulan Rapat Kerja antara BAKN DPR dengan Kementerian ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Pertanian RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (4/7/2022). Foto: Oji/Man

 

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mendesak Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR)/BPN untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang tarif pengukuran dan pemetaan batas yang meliputi biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi sesual dengan kondisi geografis dan melaksanakan sosialisasi terkait dengan ketentuan tersebut sehingga tidak lagi menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

 

Hal itu disampaikan Ketua BAKN DPR RI Wahyu Sanjaya saat membacakan kesimpulan Rapat Kerja antara BAKN DPR dengan Kementerian ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Pertanian RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (4/7/2022). 

 

Selain itu, pihaknya juga  memandang perlu adanya pemberian alokasi anggaran bagi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dan penanggungjawab di setiap tingkatan (Kabupaten/Kota dan Provinsi).  “Sehingga GTRA dapat bekerja secara efektif dan efisien serta dapat menyusun laporan secara periodik kepada pemangku kepentingan,” kata Wahyu. 

 

Politisi Partai Demokrat itu menambahkan, BAKN DPR RI  juga mendesak Kementerian ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup dan  Kehutanan, serta Kementerian Pertanian untuk mengintegrasikan data perkebunan pertanian tanpa izin untuk meningkatkan potensi penerimaan negara.

 

Terakhir, dalam rangka pemberantasan mafia tanah, BAKN DR RI mendesak Kementerian ATR/BPN untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan HGB dan HGU.  “Dengan menerbitkan ketentuan teknis tentang pemberitahuan lebih awal kepada pemegang HGB dan HGU terkait dengan masa berakhirnya kepemilikan HGB dan HGU,” tandas Wahyu. (rnm/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Anis Byarwati Apresiasi Penggunaan Teknologi Dalam Pengawasan Ekspor Impor di Pelabuhan Tanjung Priok
13-09-2022 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN)DPR RI Anis Byarwati menilai bahwa pengawasan terhadap keluar dan masuk barang ekspor dan...
BAKN Pantau Keluar Masuk Barang Impor Ekspor di Pelabuhan Tanjung Priok
12-09-2022 / B.A.K.N.
Ketua Badan Akuntabiltas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Wahyu Sanjaya sampaikan bahwa dalam rangka menindaklanjuti Penelaahan BAKN DPR RI atasLaporanHasilPemeriksaan...
Bachrudin Nasori Dorong Pemberian Cukai Rokok per Batang
06-09-2022 / B.A.K.N.
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR Bachrudin Nasori mendorong agar skema pemberian cukai pada produk rokok dilakukan pada setiap...
BAKN Dorong Penetapan Tarif Cukai Ringan untuk UMKM
06-09-2022 / B.A.K.N.
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mendorong pemerintah untuk memberikan tarif cukai ringan bagi perusahaan rokok kecil atau level...