RUU PDP Segera Disahkan, Pembentukan Pengawas Independen Diserahkan ke Presiden

06-07-2022 / KOMISI I

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid. Foto: Runi/nvl

 

DPR RI akan segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang telah diinisiasi sejak tahun 2016. Komisi I DPR RI menyebutkan, pembahasan RUU PDP bersama Pemerintah hanya tinggal sinkronisasi saja.

 

“Alhamdulillah semua DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) sudah selesai dibahas. Berbagai hal yang kemarin sempat ada perbedaan tajam, kini sudah berhasil ada titik temu dengan pemerintah,” kata Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid dalam rilis yang diterima Parlementaria, Rabu (6/7/2022).

 

Dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa kemarin (5/7), pembahasan RUU PDP diperpanjang lantaran masih membutuhkan sedikit waktu. Namun, Meutya memastikan RUU PDP ditargetkan untuk disahkan pada masa persidangan DPR mendatang yaitu bulan Agustus 2022.

 

“Masa sidang berikutnya tinggal timus (tim perumus) dan timsin (tim sinkronisasi) memeriksa kembali saja, sinkronisasi. Jadi masa sidang berikut sudah bisa diketok, Insya Allah,” ujar Meutya.

 

Sebelumnya, DPR dan Pemerintah belum mengalami deadlock terkait pembentukan lembaga otoritas perlindungan data pribadi. Namun kini telah disepakati lembaga yang bersifat independen itu pembentukannya akan diserahkan kepada Presiden.

 

“Disepakati nanti lembaga ini ditunjuk atau dibentuk berdasar Keppres (Keputusan Presiden). Apakah mau membentuk baru atau menunjuk yang sudah ada, silahkan,” katanya. 

 

Meutya menyebut, Indonesia harus secepatnya memiliki payung hukum khusus terkait perlindungan data pribadi. Sebab berdasarkan konstitusi, kepemilikan pribadi wajib dilindungi oleh Negarabu “Rasa aman oleh negara harus ada dalam melindungi kepemilikan individu, termasuk atas data pribadi,” tegas Meutya.

 

Tak hanya itu, RUU PDP pun dibutuhkan sebagai upaya Negara menyambut perkembangan digital saat ini. Apalagi, kata Meutya, ada banyak sektor kehidupan yang beririsan dengan persoalan perlindungan data pribadi. “Potensi digital ekonomi amat sangat besar sehingga perlu dilengkapi dengan peraturan-peraturan yang mendukung seperti UU Perlindungan Data Pribadi,” paparnya.

 

Politisi dari F-Golkar ini mengingatkan, Indonesia merupakan salah satu negara pengguna internet terbesar di dunia. Baik dilihat dari sisi jumlah pengguna maupun jumlah waktu yang dihabiskan di dunia maya per individu di Indonesia. 

 

“Kita perlu memiliki hukum yang mengatur juga lalu lintas data yang besar baik dalam negeri maupun juga pergerakan data secara masif dari dalam negeri ke manca negara karena sebagian aplikasi yang dinikmati masyarakat Indonesia, berasal dari mancanegara,” urai Meutya.

 

RUU PDP juga memungkinkan Indonesia memiliki kedaulatan data. Kedaulatan data yang dimaksud termasuk pengelolaan-penggunaan data oleh industri, serta lembaga negara untuk perlindungan dan keamanan masyarakat.

 

Diharapkan melalui beleid yang akan segera terbentuk itu, Negara akan memiliki regulasi untuk menetapkan aturan atas perlindungan dan keamanan data pribadi atau bukan data pribadi. RUU PDP juga terkait dengan keamanan digital, terutama dengan banyaknya kebocoran data yang terjadi belakangan ini. (ann/aha) 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Christina Apresiasi Pendekatan Humanis TNI
06-02-2023 / KOMISI I
Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani mengapresiasi pendekatan humanis (soft approach) yang telah dilakukan TNI selama ini melalui upaya...
Komisi I Apresiasi Kesiapan Provinsi Jawa Timur Dalam Program Satu Data Indonesia
06-02-2023 / KOMISI I
Panitia Kerja (Panja) Kebocoran Data Komisi I DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur untuk mengetahui bagaimana pengelolaan...
Jangan Sampai Jadi Bumerang, Implementasi UU PDP Harus Dijalankan dengan Baik
05-02-2023 / KOMISI I
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan mengingatkan implementasi UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang telah...
Panja Kebocoran Data Komisi I Serap Masukan ke Pemprov Bali
03-02-2023 / KOMISI I
Tim Panitia Kerja (Panja) Kebocoran DataKomisi I DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto...