Andi Akmal Pasluddin Minta Pemerintah Hati-Hati Hadapi Potensi Ancaman PMK di Sulawesi Tengah

18-07-2022 / KOMISI IV

Anggota Komisi IV DPR Andi Akmal Pasluddin dalam Kunjungan Kerja Komisi IV DPR di Balai Karantina Pertanian Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (15/7/2022). Foto: Icha/Man

 

Anggota Komisi IV DPR Andi Akmal Pasluddin mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengupayakan wilayah Sulawesi Tengah yang masih bebas dari Penyakit Kuku dan Mulut (PMK) pada hewan ternak atau masih berada dalam zona hijau. Namun demikian, Andi meminta pemerintah berhati-hati terhadap ancaman penyebaran PMK di Sulawesi Tengah, sebab wilayah Sulawesi Selatan yang masih berada di satu kepulauan dengan Sulawesi Tengah, sudah mendapat 170 sapi dan kerbau yang terpapar PMK.

 

"Ini berarti perlu ada pengawasan dalam upaya karantina untuk memastikan lalu lintas hewan ternak, bahkan upaya lockdown, agar hewan-hewan ternak yang terpapar PMK dari Sulawesi Selatan tidak masuk ke wilayah Sulawesi Tengah," ungkap Andi dalam Kunjungan Kerja Komisi IV DPR di Balai Karantina Pertanian Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (15/7/2022).

 

Andi meminta pemerintah agar benar-benar dapat memastikan upaya karantina 14 hari dapat dilakukan secara maksimal. Bahkan, Andi meminta pemerintah juga mempertimbangkan, agar sementara waktu tidak ada hewan ternak, seperti sapi dan kerbau dari wilayah yang sudah terpapar PMK, khususnya dari Sulawesi Selatan, masuk ke Sulawesi Tengah. 

 

Andi menegaskan bahwa hal tersebut dapat menjadi pemicu perluasan penyebaran PMK di Sulawesi Tengah ini nantinya, apabila upaya preventif tidak ditangani secara maksimal. "Yang kedua, memang perlu pelibatan seluruh stakeholders dalam menangani PMK yang merupakan wabah berbahaya karena penyebarannya yang cepat dan cukup mematikan," jelas Andi. 

 

Politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu meminta agar seluruh stakeholders terkait, seperti Satuan Tugas di Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Satuan Tugas di Kementerian Pertanian, Bupati, bahkan Gubernur, harus bekerja sama dalam memberantas PMK, sebab PMK cukup berbahaya terhadap keberlangsungan peternakan di Tanah Air. "Kita berharap agar Sulawesi Tengah ini dijaga dari masuknya PMK, dan terus dipertahankan dalam zona hijau," ujar Andi.

 

Andi menuturkan agar Standard Operating Procedure (SOP) penanganan PMK, vaksin, hingga anggaran yang telah disepakati oleh Komisi IV DPR bersama pemerintah untuk penanggulangan PMK, dapat menjadi langkah untuk menekan dan mengatasi penyebaran PMK yang terjadi di Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah. "Kami juga akan terus mencari solusi agar para peternak dalam negeri tidak dirugikan," sebut Andi.

 

Ke depannya, Andi menyampaikan bahwa Komisi IV DPR mendukung dan mendorong pemerintah agar segera merealisasikan rencana penggantian hewan yang terkena PMK kepada peternak. "Sehingga peternak pun dapat menyerahkan hewan ternaknya yang terpapar PMK untuk dimusnahkan, dan diganti dengan uang tunai sebesar Rp10 juta," jelas Andi.

 

Selain itu, Andi mendorong pemerintah untuk terus menggencarkan upaya vaksinasi PMK bagi hewan ternak. "Tidak hanya vaksinasi PMK, tetapi juga upaya dan langkah pemberian desinfektan hingga upaya lockdown dan pengaturan lalu lintas hewan ternak, perlu diperhatikan secara seksama, karena wabah PMK ini bisa berjalan cukup lama yang bisa cukup membahayakan dampak perekonomiannya bagi masyarakat yang menyandarkan kehidupannya di sektor peternakan," tutup Andi. (ica/aha)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi IV Minta Pemerintah Penuhi Kebutuhan Cadangan Beras Sebesar 600 Ton
24-11-2022 / KOMISI IV
Komisi IV DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pertanian, Kepala Badan Pangan Nasional, Dirut Perum...
Beda Data Stok Bulog dan Kementan, Johan Rosihan Tolak Impor Beras
24-11-2022 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menegaskan wacana opsi impor beras mesti dihentikan. Kebijakan ini menimbulkan polemik lantaran data...
Tingkatkan BOP Pertanian Guna Pencapaian Target Produksi Nasional
23-11-2022 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Muhammad Dhevy Bijak menyuarakan kembali tentang penyuluh pertanian sebagai ujung tombak alat pemerintah untuk mencapai...
Terima DIM RUU KSDAHE, Komisi IV Soroti Minimnya Anggaran Taman Nasional
23-11-2022 / KOMISI IV
Komisi IV DPR RI menerima Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari Pemerintah terkait Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati...