Nakhoda Baru OJK Resmi Dilantik, Puteri Komarudin: Harus Gerak Cepat

20-07-2022 / KOMISI XI

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin. Foto: Dok/nvl

 

Mahkamah Agung resmi melantik Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (ADK OJK) Periode 2022-2027, pada Rabu ini (20/7). Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin imbau ADK OJK terpilih segera gerak cepat untuk siapkan terobosan dan atasi permasalahan di industri jasa keuangan.

 

“Selamat kepada ADK OJK terpilih. Pelantikan ini menjadi langkah awal bagi Bapak/Ibu. Karena sejatinya tugas besar menanti untuk merampungkan berbagai persoalan di industri keuangan. ADK OJK terpilih harus bisa segera beradaptasi untuk pahami bidang tugasnya. Kemudian, bergerak cepat untuk merumuskan terobosan dan solusi bagi pengembangan industri jasa keuangan,” ucap Puteri melalui rilis yang diterima Parlementaria, Rabu (20/7/2022). 

 

Adapun susunan ADK OJK Periode 2022-2027 yaitu Ketua DK OJK Mahendra Siregar, Wakil Ketua DK OJK Mirza Adityaswara, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Inarno Djajadi, Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Ogi Prastomiyono, Ketua Dewan Audit Merangkap ADK OJK Sophia Isabella Watimena, dan ADK OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Friderica Widyasari Dewi.

 

Selain itu, terdapat ADK OJK yang merupakan Ex Officio dari Bank Indonesia yaitu Doni Primanto Joewono dan Ex Officio dari Kementerian Keuangan yaitu Suahasil Nazara. Puteri berpesan agar seluruh ADK bisa bekerja secara solid dan detail. “Harus terjalin sinergi agar tidak terkotak-kotak antar bidang pengawasan. Jadi, pengawasannya pun juga harus dipastikan menyeluruh dan rinci. Tidak hanya yang makronya saja, tetapi juga kondisi pada setiap pelaku industri keuangan,” tegas Puteri.

 

Lebih lanjut, Puteri pun mengingatkan kembali sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan ADK OJK Periode 2022-2027. “Perlu ada perbaikan pengawasan di bidang IKNB khususnya perasuransian. Lantaran, maraknya kasus perusahaan asuransi yang bermasalah. Belum lagi, keberadaan pinjaman online ilegal yang liar dan sangat merugikan masyarakat. Yang tak kalah penting adalah perbaikan dari perlindungan konsumen. bagaimana memulihkan kepercayaan masyarakat dengan adanya berbagai isu yang menerpa industri jasa keuangan kita,” urai Puteri.

 

Menutup keterangannya, Politisi fraksi Partai Golkar ini menyampaikan terima kasih atas pengabdian dari jajaran ADK OJK Periode 2017-2022. “Terima kasih Pak Wimboh beserta seluruh jajaran ADK OJK atas pengabdian dan dedikasinya selama ini. Tentu, segala capaian yang baik patut kita teruskan. Begitupun, yang masih kurang, perlu kita perbaiki dan tingkatkan kembali. Tujuannya pasti agar industri keuangan kita semakin produktif, aman dan berkelanjutan untuk menopang pemulihan ekonomi,” tutup Puteri. (rnm/aha)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi XI Setujui Anggaran Tahunan Bank Indonesia 2023
23-11-2022 / KOMISI XI
Komisi XI DPR RI menyetujui Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) setelah melalui pembahasan dalam panitia kerja (Panja) tentang Penerimaan RATBI...
Anis Byarwati: RUU P2SK Masih Butuhkan Banyak Masukan dari Masyarakat
23-11-2022 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) masih...
Ecky Minta Penjelasan BI terkait Perbedaan Asumsi Ekonomi di RATBI dengan APBN 2023
21-11-2022 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam meminta penjelasan Bank Indonesia (BI) terkait adanya perbedaan antara asumsi pada Rancangan...
Suku Bunga Acuan Naik, Legislator Pertanyakan Komitmen ‘Pro-Growth dan Stability’ BI
21-11-2022 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Siti Mufattahah mempertanyakan kebijakan Bank Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi (pro-growth) dan stabilitas (pro-stability). Hal...