Penembakan di Papua, Legislator Minta Pemerintah Segera Buat Markas Militer Permanen

20-07-2022 / KOMISI I

Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk "KKB Papua Kembali Berulah, Di Mana Kehadiran Negara?," di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/7/2022). Foto: Oji/Man

 

Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno menyoroti penembakan kelompok KKB yang menewaskan 10 orang. Ia mendorong pemerintah segera membentuk markas militer secara permanen di Papua untuk menyelesaikan persoalan secara komprehensif dari berbagai aspek kehidupan masyarakat.

 

Menurutnya, langkah itu diperlukan karena kondisi di Papua yang masih terjadi ancaman dari kelompok separatis sehingga membuat situasi mencekam seperti kejadian penembakan di Kampung Nogolait, Nduga, Papua yang menyebabkan 10 orang tewas.

 

“Saya mendorong dibentuk markas-markas militer di Papua bersifat permanen seperti Kodam, Kodim, Koramil, dan pos jaga militer," kata Dave dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk "KKB Papua Kembali Berulah, Di Mana Kehadiran Negara?," di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/7/2022).

 

Politisi Partai Golkar ini mengatakan, selama ini Satuan Tugas (Satgas) yang ada di Papua sifatnya temporer atau sementara dengan masa tugas sekitar 6-12 bulan sehingga kurang maksimal dalam melakukan pendekatan kultural kepada masyarakat. Dave berharap dengan keberadaan markas militer secara permanen, akan terbangun ikatan batin yang kuat dengan masyarakat di Papua sehingga dapat memperkuat dan membangun kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

 

"Markas militer bersifat permanen itu agar terjalin komunikasi yang intens dengan masyarakat sehingga saling memperkuat dan membangun kecintaan pada NKRI," ujarnya.

 

Dave menambahkan, berbagai tindak kekerasan dan pembunuhan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, yang terus dilakukan terutama korbannya adalah masyarakat sipil seperti ustad, pendeta, dan tokoh agama. Menurut dia, kekerasan tersebut terus berulang tidak ada hentinya namun justru mendapatkan dukungan dari masyarakat internasional. 

 

"Mereka bersembunyi bahwa yang dilakukan KKB bukan terorisme namun pejuang kebebasan, memperjuangkan hak-hak yang tertindas," katanya. Ia menilai, untuk menyelesaikan persoalan tersebut perlu penegakan hukum pada pihak-pihak yang mendukung tindakan KKB secara logistik, dana, peralatan, intelijen dan lain-lain.

 

"Kita lihat secara fakta dan data, seperempat masyarakat di Papua masih di bawah tingkat kemiskinan, literasi masih rendah apalagi di daerah pegunungan. Itu yang menjadi alasan kenapa masih ada konflik yang menyebabkan pertempuran dan pembunuhan," ujarnya. (tn/aha) 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Minta Komitmen Laksamana Yudo Tuntaskan Kasus Pidana Libatkan Oknum TNI di Papua
06-12-2022 / KOMISI I
Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani meminta komitmen Calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menuntaskan kasus pidana yang melibatkan...
Legislator Nilai Laksamana Yudo Punya Sejumlah PR sebagai Panglima TNI
06-12-2022 / KOMISI I
Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan mengatakan Panglima TNI terpilih, Laksamana Yudo Margono, memiliki sejumlah pekerjaan rumah (PR) di...
Komisi I Minta Pemerintah Evaluasi Pendistribusian STB Agar Tepat Sasaran
05-12-2022 / KOMISI I
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menilai pengadaan dan pendistribusian 'Set Top Box' (STB) belum tepat sasaran. Ia...
Tingkatkan Profesionalisme Tentara Nasional sebagai Pelindung Rakyat
03-12-2022 / KOMISI I
Anggota Komisi I DPR RII Arwani Thomafi mendorong agar Panglima TNI yang baru, Laksamana TNI Yudo Margono, dapat meningkatkan profesionalisme...