BKSAP Mengutuk Keras Eksekusi Junta Myanmar atas Aktivis Demokrasi

26-07-2022 / B.K.S.A.P.

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fadli Zon. Foto: Dok/Man

 

Junta militer Myanmar, Senin kemarin (25/7), mengumumkan telah mengeksekusi empat aktivis demokrasi. Tindakan tersebut menuai kecaman internasional yang luas, termasuk dari Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fadli Zon. 

 

“Saya mengutuk keras dan sangat marah atas eksekusi tersebut. Semua komunitas global termasuk ASEAN harus mengutuk tindakan melanggar hukum tersebut. Harus segera ada tindakan untuk memaksa junta mematuhi hukum humaniter internasional, hukum hak asasi manusia internasional, dan instrumen hukum internasional terkait,” tegas Fadli dalam rilis media yang diterima Parlementaria, Selasa (26/7/2022). 

 

Lebih lanjut mantan Wakil Ketua DPR itu menekankan bahwa situasi saat ini di Myanmar memerlukan langkah global kolektif yang lebih kuat untuk memulihkan demokrasi di Myanmar. “Sudah waktunya untuk bertindak sekarang mengakhiri tindakan sewenang-wenang dan tidak manusiawi Junta. Ini momen tepat untuk menyerukan lagi restorasi demokrasi di Myanmar dan untuk melindungi hak asasi manusia orang-orang di sana,” seru dia. 

 

Rezim Junta Myanmar juga, sambung Fadli, harus segera membebaskan mereka yang ditahan secara tidak adil termasuk anggota parlemen yang terpilih secara demokratis, dan membuka kran pemulihan demokrasi secara damai sesuai keinginan rakyat Myanmar.

 

Di sisi lain, Fadli Zon menyampaikan bahwa sebagai bagian dari upaya berkelanjutan Indonesia untuk mendukung pemulihan stabilitas dan demokrasi di Myanmar, DPR terus berkomitmen kuat untuk menjadikan isu Myanmar sebagai salah satu isu prioritas dalam pembahasan di ragam forum parlemen seperti di Inter-Parliamentary Union (IPU) dan ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA).

 

“Tahun depan DPR RI akan memegang keketuaan forum parlemen ASEAN atau AIPA. Kami seperti sebelum-sebelumnya berkomitmen menjadikan pemulihan demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia di Myanmar menjadi salah satu agenda prioritas pembahasan di AIPA,” ungkap legislator dari Komisi Luar Negeri itu. 

 

Dalam pernyataannya, Fadli juga menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada mereka yang telah dieksekusi secara brutal dan kepada keluarga mereka dan para pembela demokrasi dan HAM. “Kematian mereka merupakan kehilangan besar bagi kebebasan berekspresi, demokrasi, hak asasi manusia, serta kemanusiaan,” pungkasnya. (eko/aha) 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Di P20, DPR Siap Tunjukkan Komitmen Indonesia Kurangi Emisi Lewat Konsep Go Green
29-09-2022 / B.K.S.A.P.
DPR RI siap menjadi tuan rumah perhelatan The 8th G20 Parliamentary Speaker Summit (P20) yang akan diselenggarakan pekan depan. Kepada...
Empat Isu Besar akan Dibahas dalam P20
27-09-2022 / B.K.S.A.P.
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon memimpin Embassy Briefing untuk persiapan penyelenggaraan Sidang The 8th...
BKSAP DPR Harap Parlemen Uni Eropa Lebih Membuka Diri Kerja Sama dengan Indonesia
27-09-2022 / B.K.S.A.P.
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana berharap Parlemen Uni Eropa lebih membuka diri...
BKSAP DPR Terima Delegasi Parlemen Uni Eropa Bahas Perubahan Iklim dan Konflik Rusia-Ukraina
27-09-2022 / B.K.S.A.P.
Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menerima kunjungan sejumlah delegasi Parlemen Uni Eropa, yang terdiri dari Parlemen Jerman,...