Legislator Nilai Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Sudah Bermasalah Saat Dimulai

01-08-2022 / KOMISI V

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama. Foto: Arief/nvl

 

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengungkapkan, Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang telah dimulai sejak tahun 2015, sejak kelahirannya proyek tersebut sudah bermasalah. Awalnya dua negara berminat, yaitu Jepang dan China. 

 

“Saat itu Jepang berminat tapi (dalam proposalnya) meminta jaminan dari pemerintah Indonesia dalam hal pembiayaan. China tidak mensyaratkan itu, makanya pemerintah tergiur memilih China,” papar Suryadi saat acara 'PKS Legislative Corner', yang diselenggarakan secara daring, Sabtu lalu (30/7/2022). 

 

Bahkan Anggota DPR RI Dapil NTB II ini mengungkapkan, Pada kenyataannya, China justru meminta pertanggung jawaban pemerintah berupa jaminan biaya yang diambil dari APBN. Suryadi menilai pemerintah masih kurang pengalaman dalam menangani proyek tersebut. Lalu terdapat permasalahan karakteristik tanah dan masih diterapkan penggunaan teknologi GSM-Real Way yang sebenarnya akan usang pada tahun 2030.

 

“Penempatan stasiun (berada) di Halim sebagai kawasan pinggiran Jakarta. Tentu itu bukan lokasi strategis karena harus mengandalkan transportasi lainnya jika ingin sampai ke pusat kota,” kata Suryadi.

 

Menurut Suryadi, pemerintah membentuk inkonsistensi kebijakan di mana proyek kereta cepat beriringan dengan pembangunan IKN yang sama-sama membutuhkan sumber daya besar.

 

“Pemerintah seharusnya punya perhitungan matang. Ini bukan (kegagalan) yang pertama. Contohnya Bandara di Sumsel tidak ada pesawat mendarat di sana. Pemerintah juga harus lebih tegas dan kuat serta bernegosiasi ulang dengan China Development Bank dalam menepati janjinya untuk tidak menggunakan dana pemerintah,” pungkasnya. (ssb/aha) 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi V Imbau Kemendes PDTT Tingkatkan Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran
24-11-2022 / KOMISI V
Komisi V DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Dalam rapat ini...
Roberth Rouw Mengajak Semua Pihak Mengetahui SOP Gempa
24-11-2022 / KOMISI V
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw membantah menertawakan Kepala BMKG, terkait video viral yang menarasikan bahwa dia tertawa...
Lasarus Imbau Basarnas Evakuasi Korban Bencana Secara Tepat
23-11-2022 / KOMISI V
Dalam rapat Komisi V DPR RI bersama dengan Kepala Basarnas, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta Kepala Basarnas Hendri...
BMKG Harus Memetakan Jalur Gempa di Indonesia
22-11-2022 / KOMISI V
Komisi V DPR RI menggelar rapat kerja bersama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dalam rapat ini Komisi V...