Pemerintah Diminta Hormati Fungsi ‘Budgeting’ DPR dalam Pengalokasian Anggaran Pembengkakan Biaya KCJB

02-08-2022 / BADAN ANGGARAN

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Hermanto. Foto: Jaka/nvl

 

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Hermanto meminta pemerintah untuk menghormati fungsi budgeting DPR, khususnya dalam pengalokasian anggaran. Hal itu disampaikan Hermanto dalam menanggapi permintaan Tiongkok kepada Indonesia agar APBN turut serta menanggung pembengkakan biaya proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

 

“Pemerintah juga jangan bertindak sendiri. Perhatikan mekanisme di DPR sebagai lembaga yang berfungsi budgeting negara dalam mengalokasikan anggaran,” ujar Hermanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Senin (1/8/2022). Karena itu, ia meminta pemerintah agar tidak serta-merta memenuhi keinginan Tiongkok tersebut.

 

Sebab, menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, hal tersebut sudah masuk masalah yang sensitif soal kedaulatan Indonesia dalam kebijakan APBN. “Indonesia negara berdaulat, upaya asing mengintervensi kebijakan dalam negeri merupakan bentuk hubungan subordinasi.  Jelas sekali amanat konstitusi bahwa hubungan antar negara bersifat bebas, aktif, setara dan kerja sama,” tambahnya.

 

Ia juga mengingatkan pemerintah bahwa proyek pembangunan KCJB itu berdasarkan kesepakatan B to B bukan G to G. “Bila saat ini mengalami pembengkakan biaya mestinya tidak dibebankan pada APBN. Bila terjadi risiko, mestinya sudah diperhitungkan secara matang dan kemudian masuk dalam business plan untuk mengatasinya,” papar Anggota Komisi IV DPR RI ini.

 

Saat ini, ungkap Hermanto, Indonesia sedang menghadapi masalah anggaran dan ekonomi dalam negeri. Kebutuhan anggaran untuk pembangunan infrastruktur pertanian dan memberantas kemiskinan jauh lebih penting. Dalam kondisi tersebut tiba-tiba ada permintaan agar pembengkakan biaya pembangunan KCJB dibebankan pada APBN.

 

“Sepertinya ini proyek ada hiden agenda. Awalnya murah tetapi kemudian membengkak. Karena itu, mestinya APBN sepenuhnya diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat,” tutup legislator daerah pemilihan (dapil) Sumatera Barat I itu.

 

Sebelumnya ramai diberitakan, China Development Bank (CDB) meminta pemerintah Indonesia turut menanggung pembengkakan biaya proyek KCJB. Hal ini karena terjadi kelebihan biaya atau cost overrun dalam pengerjaan konstruksi proyek KCJB tersebut. Proyek tersebut mengalami cost overrun 1,176 miliar dollar AS atau setara dengan Rp16,8 triliun. (rdn/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Banggar Usulkan Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa
21-09-2022 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Agung Widyantoro mengusulkan agar pemerintah memberikan perhatian dan memikirkan tentang penguatan kelembagaan pemerintahan desa....
Banggar: Pelanggan 900 VA Masuk Kategori Terima Subsidi Listrik
19-09-2022 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menegaskan sampai saat ini para pelanggan listrik yang berdaya 450 VA dan...
Ketua Banggar Luruskan Isu Penghapusan Daya Listrik 450 VA
19-09-2022 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meluruskan isu penghapusan daya listrik 450 VA. Said menjelaskan, saat rapat Banggar...
Mercy Barends Tekankan Penyelesaian Subsidi BBM Harus Menyeluruh
12-09-2022 / BADAN ANGGARAN
Polemik penyelesaian subsidi bahan bakar minyak (BBM) membutuhkan penanganan komprehensif dari hulu ke hilir. Semua lapisan masyarakat harus dipastikan bisa...