Syaiful Huda Setuju Adanya Kampanye di Perguruan Tinggi

02-08-2022 / LAIN-LAIN

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda. Foto: Devi/nvl

 

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengaku setuju adanya wacana kampanye boleh dilakukan di lingkungan perguruan tinggi atau kampus. Menurutnya, selama ini adanya paradigma kampus bebas politik praktis itu masih terbilang multi tafsir. Karena faktanya, kata Huda, tanpa disadari mahasiswa juga menerapkan budaya politik dalam hal pemilihan ketua di organisasi kemahasiswaan (ormawa).

 

"Nah karena itu, saya setuju opsi untuk kampus diajak menjadi bagian dari sosialisasi dan perdebatan politik ke depan," kata Huda dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Jumat (29/7/2022). Meski demikian, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyadari bahwa usulain tersebut perlu pengaturan.

 

Maka dari itu, Huda mengusulkan agar wacana tersebut bisa menjadi bahan diskusi antara Kemendikbud Ristek bersama kampus untuk memikirkan mekanisme pengaturan wacana tersebut. "Apakah kampus mem-bikin mimbar politik dengan cara mengundang ajang adu debat dengan calon-calon presiden dan wakil presiden, dengan parpol-parpol untuk menyampaikan visi misi tentang masa depan Indonesia. (Tapi) prinsipnya saya kira, saya setuju ruang itu dibuka," ujar legislator dapil Jawa Barat VII ini.

 

Huda menilai, pembahasan wacana atas usulan tersebut akan lebih progresif apabila Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu menyempurnakan atau mematangkan dari usulan tersebut. Sehingga, usulan ini nantinya bisa ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terlibat. "Mungkin saya termasuk yang akan mendorong adanya inisiatif diskusi ini dengan Kemendikbud dan rektor-rektor seluruh kampus," tutupnya.

 

Belum lama ini Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengusulkan kampanye peserta Pemilihan Umum bisa dilakukan di kampus. Hasyim menjelaskan, Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur bahwa pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas  pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan. Menurut Hasyim, ketentuan itu dapat diartikan bahwa yang dilarang adalah penggunaan fasilitasnya, bukan kegiatan kampanyenya. (hal/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Penyaluran BLT BBM Diharapkan Dapat Lindungi Daya Beli Masyarakat
08-12-2022 / LAIN-LAIN
Anggota DPR RI Matindas J. Rumambi menyalurkan bantuan langsung tunai Bahan Bakar Minyak (BBM), sembako, dan Program Keluarga Harapan (PKH)...
Proyek Jalan Tol Jogja-Bawen Bangkitkan Sektor Ekonomi Unggulan
07-12-2022 / LAIN-LAIN
Anggota DPR RI Subardi menilai proyek jalan tol Jogja-Bawen mampu membangkitkan sektor ekonomi unggulan. Menurutnya, kemudahan akses dan koneksitas antar...
Lamhot Sinaga Soroti Kondisi Jalan Rusak di Desa Janjiraja dan Holbung, Kabupaten Samosir
06-12-2022 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menyoroti kondisi jalan yang rusak parah di Desa Janjiraja dan Holbung, Kecamatan Sitiotio,...
Nasyirul Falah Amru Dukung Upaya Ketua DPR Perkuat Hubungan RI-Qatar
05-12-2022 / LAIN-LAIN
Anggota DPR RI Nasyirul Falah Amru mendukung upaya Ketua DPR RI Puan Maharani memperkuat hubungan Indonesia dan Qatar. Upaya itu...