Syaiful Huda Setuju Adanya Kampanye di Perguruan Tinggi

02-08-2022 / LAIN-LAIN

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda. Foto: Devi/nvl

 

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengaku setuju adanya wacana kampanye boleh dilakukan di lingkungan perguruan tinggi atau kampus. Menurutnya, selama ini adanya paradigma kampus bebas politik praktis itu masih terbilang multi tafsir. Karena faktanya, kata Huda, tanpa disadari mahasiswa juga menerapkan budaya politik dalam hal pemilihan ketua di organisasi kemahasiswaan (ormawa).

 

"Nah karena itu, saya setuju opsi untuk kampus diajak menjadi bagian dari sosialisasi dan perdebatan politik ke depan," kata Huda dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Jumat (29/7/2022). Meski demikian, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyadari bahwa usulain tersebut perlu pengaturan.

 

Maka dari itu, Huda mengusulkan agar wacana tersebut bisa menjadi bahan diskusi antara Kemendikbud Ristek bersama kampus untuk memikirkan mekanisme pengaturan wacana tersebut. "Apakah kampus mem-bikin mimbar politik dengan cara mengundang ajang adu debat dengan calon-calon presiden dan wakil presiden, dengan parpol-parpol untuk menyampaikan visi misi tentang masa depan Indonesia. (Tapi) prinsipnya saya kira, saya setuju ruang itu dibuka," ujar legislator dapil Jawa Barat VII ini.

 

Huda menilai, pembahasan wacana atas usulan tersebut akan lebih progresif apabila Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu menyempurnakan atau mematangkan dari usulan tersebut. Sehingga, usulan ini nantinya bisa ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terlibat. "Mungkin saya termasuk yang akan mendorong adanya inisiatif diskusi ini dengan Kemendikbud dan rektor-rektor seluruh kampus," tutupnya.

 

Belum lama ini Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengusulkan kampanye peserta Pemilihan Umum bisa dilakukan di kampus. Hasyim menjelaskan, Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur bahwa pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas  pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan. Menurut Hasyim, ketentuan itu dapat diartikan bahwa yang dilarang adalah penggunaan fasilitasnya, bukan kegiatan kampanyenya. (hal/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
F-PDIP Terima Audiensi dengan HKBP Maranatha Cilegon
03-10-2022 / LAIN-LAIN
Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI Diah Pitaloka menyatakan akan membuka ruang dialog untuk menindaklanjuti aspirasi perwakilan Jemaat Huria Kristen Batak...
Said Abdullah Minta Tragedi Kanjuruhan Diinvestigasi Mendalam
03-10-2022 / LAIN-LAIN
Anggota DPR RI Said Abdullah meminta Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), dan Kepolisian Republik Indonesia...
Anggota DPR Dorong Pelaksanaan Pemilu 2024 yang Jujur dan Adil
30-09-2022 / LAIN-LAIN
Anggota DPR RI Herman Khaeron menilaibahwa kecurangan dalam kontestasi pemilihan umum (pemilu) memang terdapat potensi untuk terjadi. Untuk itu ia...
Inovasi Kehadiran QRIS Diharapkan Mampu Majukan UMKM
26-09-2022 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir berharap inovasi kehadiran pembayaran digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)...