Johan Rosihan Desak Pemerintah Tinjau Ulang Kenaikan Harga Tiket Masuk Pulau Komodo

02-08-2022 / KOMISI IV

Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan. Foto: Arief/nvl

 

Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menyesalkan keputusan pemerintah yang memberlakukan kenaikan tiket masuk ke Taman Nasional Komodo (TNK) menjadi Rp3,75 juta terhitung sejak 1 Agustus 2022 ini. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak tepat karena TNK dinilai belum mandiri dalam hal kemampuan finansial Kawasan Konservasi. 

 

“Jangan sampai alasan konservasi dijadikan tameng untuk kenaikan tarif ini. Padahal, mungkin ada pihak lain yang mengambil keuntungan dari kebijakan ini.” ucap Johan dalam rilis yang disampaikan kepada Parlementaria, Selasa (2/8/2022). Merespon polemik kebijakan yang diprotes oleh para pegiat dan pelaku pariwisata ini, Johan mendesak pemerintah meninjau ulang kenaikan harga tiket masuk Pulau Komodo.

 

Dari informasi yang diterimanya, kebijakan ini mengakibatkan mogok jasa pariwisata di Labuan Bajo serta berbagai protes warga. Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI ini pun menyayangkan para aparat keamanan yang bertugas menanggulangi dengan bersikap represif oleh aparat keamanan. 

 

“Saya mendesak pemerintah memperbaiki strategi menghadapi berbagai permasalahan finansial dan kelestarian pengelolaan Taman Nasional Komodo. Paradigma yang harus dikedepankan adalah penerapan pariwisata berkelanjutan yang memadukan daerah konservasi sebagai destinasi wisata yang unggul dan berbasis pemberdayaan masyarakat,” urai Johan.

 

Ia mengingatkan agar pemerintah mendengar aspirasi dari berbagai organisasi pariwisata dalam hal kebijakan tarif pariwisata ini. Baginya, kerja sama semua pihak wajib dilakukan. Tidak hanya itu, ia menekankan jangan sampai kebijakan ini terkesan selalu merugikan masyarakat dan hanya menguntungkan beberapa pihak tertentu. 

 

“Protes dari pelaku dan pegiat pariwisata ini harus menjadikan pemerintah lebih sigap untuk memperbaiki tata Kelola Kawasan, tata Kelola bisnis dan  tata Kelola kelembagaan. Hal tersebut penting agar TN Komodo menjadi lestari dan menjadi kebanggaan kita semua sebagai ikon pariwisata global," jelas Johan.

 

Sehingga, ia berharap polemik soal kenaikan tarif pariwisata Komodo ini dijadikan bahan evaluasi pemerintah bahwa perlu penguatan kreatifitas peningkatan kegiatan yang mendatangkan revenue pada bisnis wisata dan bisnis konservasi dan selalu melakukan kolaborasi dengan masyarakat dan para pegiat pariwisata lainnya. 

 

“Paradigma kolaborasi wisata dan konservasi ini sangat penting sehingga tidak memunculkan protes berlebihan agar semua stakeholders saling bersinergi demi majunya pariwisata dan konservasi Taman Nasional Komodo,” tandas legislator dapil Nusa Tenggara Barat I tersebut. (ts/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Polemik Data Beras, Komunikasi Publik Antar ‘Stakeholder’ Pemerintah Harus Terbangun Baik
04-02-2023 / KOMISI IV
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini meminta komunikasi publik antarstakeholderdi pemerintah harus terbangun dengan baik, khususnya terkait...
Pemerintah Harus Kasih Solusi Penggilingan Padi Lokal Tak Mampu Beli Gabah Petani
03-02-2023 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Ema Umiyyatul Chusna meminta pemerintah harus kasih solusi bagi penggilingan padi lokal yang berkapasitas kecil...
Pembebasan Lahan Hutan Diprioritaskan untuk Kepentingan Masyarakat Bukan Perusahaan
03-02-2023 / KOMISI IV
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa pelepasan lahan hutan di Desa Kota Niur, Provinsi Bengkulu tidak...
Sulaeman Hamzah: Komisi IV Akan Tinjau Permasalahan Limbah ‘Tailing’ PT Freeport
01-02-2023 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Sulaeman L. Hamzah menanggapi aspirasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) mengenai permasalahan limbah berbentuk...