Monitor Pelaksanaan UU, Puspanlak BK Diminta Libatkan Tenaga Ahli AKD

03-08-2022 / SEKRETARIAT JENDERAL

Kepala Biro Persidangan I Sekretariat Jenderal DPR RI Suprihartini saat Focus Group Discussion (FGD) Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang BK DPR RI. Foto: Nadya/nvl

 

Kepala Biro Persidangan I Sekretariat Jenderal DPR RI Suprihartini menilai, sejauh ini kinerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (Puspanlak) Badan Keahlian Setjen DPR RI, dalam memonitoring pelaksanaan undang-undang (UU) sudah cukup baik. Namun ke depannya, dirinya meminta agar dalam hal judicial review atau uji materi suatu UU, Puspanlak harus melibatkan tenaga ahli di Alat Kelengkapan Dewan (AKD) terkait.

 

Hal itu diungkapkan Suprihartini usai mengisi sesi pertama Focus Group Discussion (FGD) Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang BK DPR RI, dengan tema ‘Peningkatan Kolaborasi Puspanlak UU dengan Komponen Alat Kelengkapan Dewan melalui Inovasi Penggunaan IT dan Peningkatan Koordinasi dan Integrasi Kegiatan’, Jakarta, Rabu (3/8/2022). FGD dibuka oleh Wakil Ketua BURT DPR RI Achmad Dimyati Natakusumah.

 

“Terkait dengan program atau kegiatan judicial review yang dilaksanakan di Puspanlak ini, karena proses judicial review itu sangat melibatkan teman-teman di AKD, khususnya terkait dengan bagaimana Puspanlak menyiapkan keterangan DPR atas pengajuan yang diajukan oleh masyarakat, jadi saya menilai bahwa pelaksanaan kegiatan Puspanlak ini sudah dilakukan secara baik. Namun, yang memang perlu ditingkatkan lagi bagaimana kita berkoordinasi, dan bersinergi dengan teman-teman di AKD, khususnya dalam memberikan data-data," katanya.

 

Suprihartini menambahkan, bahwa sinergitas Puspanlak dengan staf di AKD terkait database dinilai penting, agar data yang dihasilkan tersebut dapat mudah diakses dan diperoleh oleh staf dan tenaga ahli di AKD guna memberikan supporting system kepada Anggota Dewan. Terkait kendala yang dihadapi oleh Biro Persidangan I dalam berkoordinasi dengan Puspanlak, menurut Supri adalah belum adanya suatu sistem yang terintegrasi yang di dalamnya terhimpun seluruh data-data.

 

“Kami menilai, memang perlu adanya satu sistem terintegrasi yang ada data-data, yang memang sedang dibangun oleh Badan Keahlian menjadi satu data, yang mudah-mudahan dengan program Badan Keahlian ini dapat terwujud, sehingga dapat memberikan lagi manfaat dan kontribusi bagi kami yang teman-teman di AKD khususnya, dalam memberikan dukungan kepada dewan dalam pelaksanaan tiga fungsi dewan," tuturnya.

 

Sementara Kepala Pusat Puspanlak BK DPR RI Tanti Sumartini mengatakan, di antara seluruh pusat yang dimiliki BK DPR RI, Puspanlak adalah yang belum terlalu banyak memunculkan hasil-hasil kerjanya atau output-nya. Hal ini dikarenakan Puspanlak adalah pusat yang melakukan pemantauan pelaksanaan yang tidak memiliki siklus, artinya siklus pengawasan itu tidak ada, yang ada adalah pengawasan yang dilakukan melalui seluruh rapat kerja dan kunjungan kerja, yang dimana dalam hal tersebut Puspanlak tidak dilibatkan oleh AKD.

 

"Siklus pengawasan di DPR itu siklus pengawasan enggak ada, siklusnya jadi adanya adalah pengawasan yang dilakukan melalui rapat kerja dan kunjungan kerja. Dan kita itu kan enggak diikutkan. Seringkali itulah yang membuat standar itu, ya sudah kita kasih bentuk-bentuk hasil kajian-kajian kita, hasil pantauan setiap tahun terhadap peraturan perundang-undangan kita kepada seluruh alat kelengkapan itu, sehingga bisa dipakai untuk melaksanakan fungsi pengawasan maupun fungsi legislasinya,” jelas Tanti.

 

Tanti juga memaparkan, selama ini bentuk pengawasan pelaksanaan UU yang biasa dilakukan adalah dengan melakukan kajian-kajian terhadap pembahasan UU di Komisi maupun Alat Kelengkapan Dewan terkait.  Hal itupun diakuinya sangat terbatas, karena hasil kajian-kajian itu juga terbatas hanya berdasarkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) atau berdasarkan isu-isu terkait, dan berdasarkan usulan dari permintaan.

 

"Setelah itu hasilnya baru kita bekerja sama dengan pemerintah, akademisi. Pemerintah dalam hal ini adalah leading sector ya, LSM dan tokoh masyarakat, untuk kita mintakan pendapatnya. Dan prosesnya hampir sama seperti penyusunan undang-undang, kita minta undang-undang ini dilaksanakan di lapangan, dan itulah yang nanti kita kasih dan kita analisis menjadi sebuah kesimpulan, bahwa undang-undang ini ternyata secara materi muatan masih cocok atau memang harus diubah. Atau undang-undang ini secara keseluruhan sudah enggak cocok lagi harus diganti atau tidak, ke sana nanti kesimpulannya," papar Tanti.

 

Tanti melanjutkan, dalam seluruh proses itu melalui 5 aspek yang tidak hanya hukum saja, namun ada struktur hukum, aspek pendanaan, aspek budaya kerja dan, juga aspek kelembagaan.  Menurutnya, jika ada masukan bahwa Puspanlak harus lebih melakukan sisi imvestigatif dalam menjalankan perannya, Tanti menilai pihaknya sudah melakukan hal tersebut. Sisi investigatif kepada pemerintah pun sudah dilakukan, namun dalam hal ini Puspanlak tidak dapat menempatkan diri sebagai Anggota DPR RI, melainkan sebagai penanya yang menggali jalannya suatu undang-undang.  "Itulah yang harus disampaikan kepada Dewan sebagai tindak lanjut di dalam rapat kerja mereka maupun dalam kunjungan kerja mereka," tutup Tanti. (ndy/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Momentum Penerapan Ideologi Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari
03-10-2022 / SEKRETARIAT JENDERAL
Memperingati Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada setiap 1 Oktober, Sekretariat Jenderal DPR RI bersama Sekretariat Jenderal MPR RI dan...
Sekjen DPR Ungkapkan Terima Kasih atas Loyalitas Sembilan Pegawai yang Purna Tugas
30-09-2022 / SEKRETARIAT JENDERAL
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar mengungkapkan rasa terima kasih dan penghargaan kepada sembilan pegawai Setjen DPR RI yang...
Setjen DPR Tingkatkan ‘Awareness’ Nilai Dasar ASN Melalui Sosialisasi ‘Core Values’ dan ‘Employee Branding’ ASN
30-09-2022 / SEKRETARIAT JENDERAL
Sekretariat Jenderal DPR RI mengadakan sosialisasiCore ValuesdanEmployee Branding Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meningkatkanawarenessseluruh pegawai Setjen DPR RI untuk terus...
Dukungan ‘Green Energy’ dalam Rangkaian Kegiatan P20
30-09-2022 / SEKRETARIAT JENDERAL
DPR RI akan menyelenggarakan kegiatan 8th G20 Parliamentary Speakers’ Summit (P20) pada Rabu hingga Jumat (5-7/10/2022) mendatang di Jakarta. Selama...