Revisi Perpres BBM Bersubsidi Harus Tegaskan Kelompok Penerima

04-08-2022 / KOMISI VII
 Anggota Komisi VII DPR RI Sartono Hutomo.Foto:Oji/jk

 

Sekali lagi Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur distribusi BBM bersubsidi diharapkan bisa kembali menegaskan kelompok yang berhak menerima. Jenis BBM bersubsidi yang sedang jadi perbincangan publik adalah solar dan pertalite. Revisi Perpres BBM diserukan agar lebih jelas, agar biaya subsidi dalam APBN terkendali.

 

Demikian disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI Sartono Hutomo saat diwawancara Parlementaria lewat pesan teks, Kamis ini (4/8/2022). Menurutnya masyarakat harus sadar bahwa BBM dan LPG subsidi hanya diperuntukkan bagi kalangan tidak mampu. 

 

"Saat ini pemerintah sedang merevisi Perpres No.191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Sudah seharusnya Revisi Perpres ini mengatur teknis kelompok masyarakat yang berhak untuk menggunakan Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite," terang Sartono.

 

Produk Perpres yang jelas akan memudahkan kelompok masyarakat tidak mampu mengakses BBM bersubsidi. Legislator dapil Jatim VII ini mengungkapkan, saat ini kelangkaan pertalite dan solar terjadi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. 

 

Ada keresahan di tengah masyarakat akibat langkanya pertalite dan solar. Ini tidak boleh dipandang remeh. Sartono menilai, pemerintah kurang mengantisipasi kelangkaan tersebut.

 

"Di Dapil Jatim VII (Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Magetan, dan Ngawi) kelangkaan solar sangat sering terjadi. Petani dan para pelaku UMKM sangat membutuhkan solar untuk berproduksi. Jadi, saat solar langka, otomatis produksi akan terhenti," tutur politisi Partai Demokrat ini. 

 

Pada bagian lain, Sartono juga melihat, kelangkaan dan tingginya harga BBM di Tanah Air tidak lepas dari kondisi geopolitik global yang terjadi saat ini. Harga minyak dunia naik signifikan hingga 350 persen dari April 2020 hingga April 2022.

 

"Meski mengalami dinamika, namun harga minyak mentah terus berada pada level tinggi, di atas 100 dolar AS per barel. Kenaikan harga komoditas energi ini tentu berpengaruh terhadap inflasi dan ketidakstabilan kondisi sosial dan ekonomi," katanya.

 

Seraya menambahkan, tren konsumsi BBM masyarakat terus meningkat seiring dengan terkendalinya pandemi Covid-19, termasuk peningkatan konsumsi pertalite. "Tren kenaikan konsumsi pertalite disebabkan migrasi pengguna pertamax akibat kenaikan harga BBM non subsidi tersebut," tutupnya. (mh/aha)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Alami Kebocoran, Operasional PT SMGP Harus Dihentikan
29-09-2022 / KOMISI VII
PT Sorik Merapi Geothermal Power (SMGP) yang diduga mengalami keboncoran gas, didesak agar dihentikan saja operasionalnya, karena diduga membuat 79...
Legislator Minta Pemerintah Tunda Pengadaan Listrik untuk Pejabat
29-09-2022 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto minta Presiden tunda menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) terkait rencana pengadaan mobil dinas listrik untuk...
Komisi VII Minta Pemerintah Perhatikan Kawasan Industri Bantaeng
28-09-2022 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR Ridwan Hisjam meminta pemerintah pusat untuk memberikan dukungan terhadap perkembangan Kawasan Industri Bantaeng, di Kabupaten Bantaeng,...
Komisi VII Minta PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia Tingkatkan ‘Final Product’ hingga ke Peralatan Rumah Tangga
28-09-2022 / KOMISI VII
Anggota Komisi VI DPR Andi Ridwan Wittiri mengapresiasi keberadaan PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia sebagai industri feronikel pertama di Sulawesi Selatan,...