DPR Minta Pemerintah Beri Penjelasan Terkait Temuan Bansos yang Ditimbun di Depok

04-08-2022 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Luqman Hakim. Foto: Jaka/jk

 

Anggota Komisi VIII DPR RI Luqman Hakim meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Sosial (Kemensos) harus buka suara dan menjelaskan soal temuan bantuan sosial Presiden Joko Widodo yang tertimbun di lahan kosong di Depok, Jawa Barat. Pasalnya, lanjut politisi PKB itu, sampai saat ini baru JNE, yang menjelaskan asal usul bantuan yang ditemukan tidak jauh dari gudang perusahaan penyedia jasa pengiriman barang itu.

 

Menurutnya, jika dibiarkan berlarut dikhawatirkan temuan itu menjadi alat propaganda politik oleh pihak-pihak tertentu. “Harus segera dijelaskan secara gamblang, bukan hanya oleh JNE, tetapi juga pemerintah. Jangan sampai masalah ini menjadi bahan ‘gorengan’ pihak-pihak tidak bertanggungjawab dan pada akhirnya merugikan pemerintah dan rakyat," kata Luqman dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, baru-baru ini. 

 

Senada, Anggota Komisi VIII DPR RI MF Nurhuda Yusro mengatakan, pemerintah harus menjelaskan duduk perkara temuan timbunan bansos Presiden yang diklaim JNE sebagai penanggu jawab distribusi sebagai barang rusak. Penjelasan pemerintah untuk memastikan JNE sudah melaporkan kerusakan barang sebelum memutuskan dikubur di lahan kosong. “Perlu dikonfirmasi ke pemerintah, apakah sebelum mereka mengubur beras bansos, sudah ada konfirmasi ke pemerintah? Ini perlu dicek," kata politisi PKB itu.

 

Ia khawatir, penimbunan bansos itu dilakukan tanpa prosedur yang seharusnya. Akibatnya bisa menimbulkan kerugian negara. "Jika tidak melalui mekanisme dan prosedur yang benar, penguburan itu memicu kerugian negara. Karena bantuan pemerintah menjadi tidak tepat sasaran," terangnya sembari mengatakan, sebelum temuan timbunan itu, banyak kritik ke pemerintah yang menyebut distribusi bansos tidak tepat sasaran. (rnm/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi VIII Harap Komisioner KPAI Terpilih Dapat Lebih Libatkan Masyarakat
29-09-2022 / KOMISI VIII
Komisi VIII DPR RI baru saja menyepakati sembilan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) periode 2022-2027 setelah sebelumnya telah melaksanakan...
Komisi VIII Sepakati Sembilan Komisioner KPAI
29-09-2022 / KOMISI VIII
Komisi VIII DPR RI menyepakati sembilan komisioner anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) periode 2022-2027. Sembilan orang komisioner tersebut terpilih...
RUU Kesejahteraan Lansia Diharapkan Tingkatkan Kualitas Pelayanan dan Pemberdayaan pada Lansia
27-09-2022 / KOMISI VIII
Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI tentang Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lansia) menyerap aspirasi para stakeholder di Kantor...
RUU Kesejahteraan Lansia Diharapkan Berikan Kehidupan Layak Bagi Pensiunan Maupun Lansia Tidak Mampu
27-09-2022 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriani mengatakan revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (UU Kesejahteraan...