Soal Timbunan Bansos di Depok, Ace Hasan: Mensos Jangan Lepas Tanggung Jawab

04-08-2022 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily. Foto: Runi/rni

 

 

Pernyataan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini yang terkesan enggan disalahkan dengan temuan timbunan bantuan sosial (bansos) Presiden Joko Widodo di Depok, Jawa Barat, jadi sorotan DPR RI. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengatakan, Mensos Risma seharusnya tidak perlu menyatakan bahwa bansos yang ditimbun tidak terjadi di era jabatannya.

 

Dikatakan politisi Partai Golkar ini, bansos adalah tanggung jawab Kemensos, terlepas siapapun yang menjadi menteri. “Seharusnya Menteri Sosial jangan bicara seperti itu yang terkesan lepas tanggung jawab Bansos itu ya harus dilihat secara kelembagaan siapa yang memiliki kebijakannya," ujar Ace Hasan, baru-baru ini.

 

Diketahui, Mensos Tri Rismaharini baru-baru ini menyatakan bahwa bantuan yang ditimbun di Depok, Jabar tidak dilakukan di masa dia menjabat sebagai Mensos. “Jadi yang jelas itu bukan zaman saya, karena waktu saya jadi menteri, Bapak Presiden sudah menyampaikan 'Bu Risma, jangan bantuan berupa barang'," ujar Risma.

 

Mantan Wali Kota Surabaya itu menambahkan, makna pesan dari Presiden Jokowi tersebut, menjadi alasan saat mulai menjabat, di mana dia menyalurkan bansos dalam bentuk uang. Sebelumnya, viral penemuan bansos Presiden berupa timbunan beras dipendam di dalam tanah di Jalan Tugu Jaya, Tirta Jaya, Sukmajaya, Depok. Bansos Presiden itu merupakan bantuan tahun 2020 untuk warga terdampak pandemi Covid-19. JNE menjelaskan kalau beras bansos itu tidak ada pelanggaran yang dilakukan.  (rnm/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi VIII Harap Komisioner KPAI Terpilih Dapat Lebih Libatkan Masyarakat
29-09-2022 / KOMISI VIII
Komisi VIII DPR RI baru saja menyepakati sembilan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) periode 2022-2027 setelah sebelumnya telah melaksanakan...
Komisi VIII Sepakati Sembilan Komisioner KPAI
29-09-2022 / KOMISI VIII
Komisi VIII DPR RI menyepakati sembilan komisioner anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) periode 2022-2027. Sembilan orang komisioner tersebut terpilih...
RUU Kesejahteraan Lansia Diharapkan Tingkatkan Kualitas Pelayanan dan Pemberdayaan pada Lansia
27-09-2022 / KOMISI VIII
Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI tentang Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lansia) menyerap aspirasi para stakeholder di Kantor...
RUU Kesejahteraan Lansia Diharapkan Berikan Kehidupan Layak Bagi Pensiunan Maupun Lansia Tidak Mampu
27-09-2022 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriani mengatakan revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (UU Kesejahteraan...